Tanah Ulayat Diserobot Sawit: Perlawanan Suku Tehit Sorong Selatan yang Bikin Pemerintah Merah!

Masyarakat adat Sorong Selatan menyampaikan empat tuntutan pokok dalam protes mereka:

1. Mendesak Bupati Sorong Selatan untuk mengeluarkan pernyataan dan rekomendasi resmi agar tidak lagi menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah adat.
2. Meminta Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk menghentikan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Anugerah Sakti Intermusa.
3. Menegaskan bahwa tanah, hutan, dan kekayaan alam hanya diwariskan untuk generasi mereka sendiri.
4. Memberikan peringatan akan mengerahkan massa dalam jumlah besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ironi Komitmen Iklim Pemerintah di Tengah Ancaman Deforestasi

Situasi ini menimbulkan ironi, mengingat baru sebulan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia dalam Sidang Umum PBB untuk mencapai target nol emisi bersih dan pengurangan kerusakan hutan. Rencana pembukaan perkebunan sawit di kawasan hutan adat Papua justru mengancam komitmen tersebut dan dapat memperparah deforestasi.

Masyarakat adat Suku Tehit menegaskan bahwa perlindungan mereka terhadap hutan adat telah berkontribusi pada pelestarian lingkungan global. Mereka adalah penjaga terakhir hutan yang berperan sebagai paru-paru bumi di tengah krisis iklim.

Perjuangan masyarakat adat di Sorong Selatan ini dipimpin oleh perwakilan mereka, antara lain Holland Abago, Kofarit, dan Yustinus Konjol. Bagi mereka, pertahanan atas tanah ulayat adalah masalah hidup dan mati, serta pertarungan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan dan budaya untuk anak cucu mereka di masa depan.