Bumi Memanas Lebih Cepat, KLHK Buru-buru Tinjau Ulang Tata Ruang

Cuaca ekstrem makin kerap melanda. Musim pun jadi sulit ditebak. Itu semua bukan lagi sekadar fenomena alam biasa, melainkan pertanda nyata krisis iklim yang dampaknya sudah kita rasakan langsung. Deretan bencana di Tanah Air belakangan ini adalah buktinya.

Data BPS dalam publikasi Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Perubahan Iklim di Indonesia 2024 dan 2025 mengungkap fakta mencengangkan: hampir semua bencana, tepatnya 99,34 persen, terkait dengan iklim. Ambil contoh banjir. Sepanjang 2024 saja, tercatat ada 1.420 kejadian.

Perubahan iklim ini bukan masalah sepele. Menurut kerangka PBB (UNFCCC), ia termasuk dalam Triple Planetary Crisis yang mengancam umat manusia. Pemicu utamanya? Emisi Gas Rumah Kaca dari aktivitas kita sehari-hari.

Nah, soal emisi GRK Indonesia, laporan BPS yang dirilis akhir 2025 itu membeberkan datanya. Sayang, data terbaru 2024 atau 2025 belum ada. Yang tersaji cuma rentang 2005 hingga 2023, dalam satuan Gigagram Karbon Dioksida Ekuivalen (GG CO2e).

Bingung dengan satuan itu? Bayangkan begini: 1 Gg CO2e itu sama dengan 1.000 ton karbon dioksida. Jadi, kalau angkanya sudah mencapai jutaan Gg, ya... beban yang harus ditanggung bumi kita sungguh luar biasa besarnya.

Pada 2023, misalnya, emisi GRK Indonesia tercatat 1,36 juta Gg CO2e. Kalau dikonversi, itu setara dengan 1,36 miliar ton karbon dioksida. Jumlah yang sulit dibayangkan, bukan?

Puncak emisi kita sebenarnya terjadi lebih awal, yakni di tahun 2015. Saat itu angkanya melonjak hingga 2,1 juta Gg CO2e. Menurut BPS, kebakaran gambut waktu itu menyumbang emisi besar: 410 ribu Gg CO2e. Kalau dirinci lebih jauh, kontributor terbesar emisi GRK 2023 berasal dari sektor energi, disusul oleh sektor kehutanan dan alih fungsi lahan.

Suhu Bumi Tembus 1,5° Celsius, Lebih Cepat dari Perkiraan

Kondisinya sudah darurat. Erma Yulihastin, Peneliti Ahli Utama Klimatologi BRIN, menyebut krisis iklim saat ini berada di level gawat. Suhu bumi kini berfluktuasi di batas 1,5° Celsius.

Padahal, batas maksimal yang disepakati dalam Persetujuan Paris adalah 2° Celsius. Traktat internasional itu mengajak semua negara berkomitmen menahan laju kenaikan suhu di bawah angka tersebut hingga 2060.

“Ilmuwan itu memproyeksi [suhu bumi] 2029 baru mencapai 1,5° Celsius. Nyatanya [suhu bumi] kita itu sudah melampaui 1,5° Celsius di tahun-tahun ini, bahkan sudah dari tahun 2023,” tutur Erma.

Artinya, bumi memanas lebih cepat dari prediksi. Dan ini masalah besar, karena perubahan iklim bersifat irreversible tidak bisa dikembalikan seperti semula.

Menurut Erma, konsekuensinya sudah kita rasakan. Intensitas badai meningkat signifikan. Terumbu karang rusak, es di kutub mencair. Lalu musim jadi kacau, yang ujung-ujungnya mengganggu ketahanan pangan. Singkatnya, perubahan iklim mengacak-acak siklus air, ekosistem, dan memicu cuaca ekstrem.

Dia mengibaratkan iklim bumi saat ini seperti bola di puncak gunung. Cuma butuh senggolan kecil untuk menjatuhkannya. “Jangan sampai [suhu bumi] lebih dari 2° Celsius, itu nanti akan lebih bahaya lagi [dampaknya] bisa dua kali lipat kondisinya,” tegasnya.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Merujuk Perjanjian Paris, jalan utamanya adalah mencapai Net Zero Emission, di mana jumlah karbon yang dilepas dan diserap jadi nol. Indonesia sebenarnya sudah punya strategi pengurangan emisi. Hanya saja, menurut Erma, eksekusinya belum agresif, terutama dalam hal pembatasan penggunaan energi fosil.

“Secara kebijakan kita masih belum ada pembatasan kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Meski begitu, ada upaya lain yang dijalankan, seperti memperbanyak ruang terbuka hijau. Sektor-sektor penyumbang emisi besar didorong menanam pohon dengan target tertentu sebagai bentuk tanggung jawab. Caranya dengan memperbanyak hutan, karena pepohonan adalah penyerap CO2 yang andal.

“Setiap jenis pohon itu punya hitungan karbon masing-masing, seberapa efektif pohon tersebut menyerap karbon. Itu penting, jadi jangan dianggap semua pohon itu sama,” kata Erma.

KLHK Buru-buru Evaluasi Tata Ruang

Di tengah tekanan ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) tak tinggal diam. Mereka sedang mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang di sejumlah provinsi yang lanskapnya dinilai rentan. Rencana tata ruang lama dianggap sudah tak memadai lagi untuk menahan dampak bencana yang kian parah.

“Kemudian yang terakhir, kami juga sedang melakukan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis tata ruang pada tiga provinsi. Sebenarnya kita lakukan pada empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Bali,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.

“Sangat ringkih lanskapnya memerlukan kita bertindak cepat untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kajian lingkungan hidup strategis,” tambahnya.

KLHK menargetkan analisis KLHS itu selesai dalam tiga bulan ke depan. Hasilnya akan jadi acuan bagi pemda untuk meninjau ulang rencana tata ruang, khususnya di daerah rawan.

“Karena Indonesia berada di negara tropis, tentu merupakan suatu negara yang sangat rentan dengan perubahan iklim, apalagi dengan bentuk lanskap kita yang merupakan lanskap kepulauan dan bukan kontinen, sehingga sangat mudah sekali mendapat tekanan dari perubahan iklim, baik itu berupa hidrometeorologi maupun kenaikan permukaan air laut,” tutup Hanif.

Reporter: Safina Azzahra Rona Imani