Misteri Kerugian Triliunan KCJB: Bom Waktu yang Sengaja Ditanam Pemerintah?

Skema pembiayaan KCJB mengandung bom waktu dengan membuat negara sebagai penanggung risiko utama. BUMN digunakan sebagai perisai politik meskipun risk-reward tidak seimbang, menciptakan situasi dimana keuntungan diprivatisasi sementara risiko disosialisasikan ke publik.

3. Ketiadaan Rencana Kontinjensi

Proyek dengan kompleksitas seperti KCJB seharusnya memiliki risk register, scenario planning, contingency cost, dan audit risiko independen. Namun, pilar-pilar ini tidak berjalan memadai karena akan merusak narasi politik dengan menunjukkan biaya yang lebih realistis sejak awal.

4. Negara sebagai Penyelamat Terakhir

Ketika biaya meledak dan investor mundur, negara turun tangan sebagai penyelamat terakhir - bertolak belakang dengan janji awal. Negara berubah menjadi mesin bailout untuk keputusan yang prematur dan politis.

Pelajaran untuk Proyek Infrastruktur Indonesia

KCJB menjadi studi kasus berharga tentang bagaimana kekuasaan tanpa perimbangan menghasilkan kebijakan buruk. Parlemen tidak efektif sebagai penyeimbang, transparansi tidak ada, mekanisme evaluasi independen diabaikan, dan kritik dianggap ancaman.

Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Untuk proyek besar masa depan seperti HSR Surabaya, bandara baru, atau pelabuhan raksasa, Indonesia harus menegakkan prinsip: "tata kelola tidak boleh tunduk pada obsesi politik." Negara harus kembali kepada prinsip dasar rasionalitas teknokratik di atas ego kekuasaan.

Tagihan Moral Pemerintah

Tidak ada yang salah dengan visi besar atau pembangunan HSR (High Speed Rail). Kesalahan terletak pada manipulasi tata kelola untuk ambisi politik dengan konsekuensi ditanggung publik. KCJB harus menjadi batas terakhir pola seperti ini sebelum kepercayaan publik hancur dan demokrasi semakin lumpuh.

Cimahi, 27 Oktober 2025