DPR Aceh Desak Prabowo Buka Bantuan Asing, Sebut Penanganan Banjir Bandang Terlalu Lambat

Suara keras kembali terdengar dari Aceh. Kali ini, datang dari gedung DPR setempat yang secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membuka keran bantuan internasional. Pemicunya? Penanganan banjir bandang yang melanda hampir seluruh wilayah provinsi itu dinilai terlampau lambat dan tak memadai.

Rusyidi Muktar, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, tak menyembunyikan kekecewaannya. Dalam pernyataan tegasnya Rabu lalu (10/12/2025), ia menggambarkan situasi yang benar-benar parah.

“Sebanyak 23 kabupaten dan kota terdampak. Ini bukan bencana biasa, tapi bencana dahsyat,” tegas Rusyidi.

“Rakyat kehilangan rumah. Akses jalan putus total, ekonomi lumpuh. Pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam. Kami minta Presiden segera bertindak dan memberi izin bagi negara sahabat yang ingin membantu Aceh.”

Desakan itu bukan tanpa alasan. Di lapangan, bantuan dan penanganan terhadap korban terkesan setengah hati, bahkan cenderung acuh. Salah satu masalah utamanya adalah penolakan pemerintah pusat untuk menetapkan status Bencana Nasional. Akibatnya, bantuan dari luar negeri pun tertahan.

Menurut Rusyidi, penolakan itu hanya demi menjaga ‘harga diri’ pemerintah. Padahal, realitas di tanah rencong jauh lebih pelik. Ada sekitar 500 ton bantuan logistik dari para perantau Aceh di Malaysia yang tak kunjung bisa masuk, terganjal oleh birokrasi dan kebijakan yang dianggapnya kaku.

“Kami ingin Aceh ditangani dengan serius, dengan hati dan kepedulian. Izinkan dunia membantu Aceh,” tambahnya.

Gambaran yang ia sampaikan suram. Penanganan yang berjalan lamban itu, klaimnya, belum sebanding dengan penderitaan warga. Bahkan, kerusakan yang ada disebut butuh waktu puluhan tahun untuk diperbaiki itu pun jika tanpa bantuan dari luar.

Nada bicaranya semakin keras, menyentuh persoalan yang lebih mendasar.

“Aceh sedang menjerit. Ini bukan waktunya untuk rapat tanpa aksi,” ujarnya.

“Jika pemerintah pusat tidak peduli, maka rakyat Aceh berhak mempertanyakan kembali komitmen kebangsaan yang selama ini kami junjung.”

Pernyataan penutupnya terdengar seperti ultimatum, sebuah sinyal yang jelas tentang kekecewaan yang telah menumpuk.

“Kami tidak ingin konflik. Tapi jika dibiarkan terus begini, kami siap berdiri sendiri.”

Pernyataan politik ini jelas bukan sekadar keluhan biasa. Ia mencerminkan kegelisahan yang mendalam di tengah bencana yang seolah tak kunjung usai, dan respons pusat yang dianggap tak sebanding dengan skala duka yang harus ditanggung warga Aceh.