Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Harus Usut Tuntas

Oleh ANTHONY BUDIAWAN
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Tulisan ini merupakan pengaduan masyarakat terbuka kepada KPK mengenai dugaan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), sekaligus menanggapi imbauan KPK kepada Prof. Mahfud MD untuk melaporkan kasus ini.

Indikasi Markup Harga Proyek KCJB

Biaya proyek KCJB menunjukkan ketidakwajaran dengan nilai mencapai 6,02 miliar dolar AS atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China seperti kereta cepat Shanghai-Hangzhou yang hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km.

Selisih harga mencapai 19 juta dolar AS per km atau total kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Proses evaluasi proyek yang tidak profesional dan keberadaan Jepang sebagai "pendamping" dalam tender menguatkan dugaan markup harga.

Bunga Pinjaman yang Tidak Wajar

Perbandingan skema pembiayaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam suku bunga pinjaman. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun sementara China menawarkan 2% per tahun - 20 kali lebih tinggi.

Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS, bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun dibanding Jepang yang hanya 4,5 juta dolar AS. Dalam 10 tahun masa tenggang, selisih bunga mencapai 855 juta dolar AS.

Pembengkakan Biaya yang Tidak Normal

Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS menjadi total 7,22 miliar dolar AS. Pembengkakan 20% ini tidak wajar mengingat proyek seharusnya bersifat turnkey (harga tetap) dimana cost overrun menjadi tanggung jawab kontraktor.

Lebih memprihatinkan, 75% dari pembengkakan biaya (900 juta dolar AS) dikenakan bunga pinjaman 3,4% per tahun - 34 kali lipat dari bunga Jepang.

Kesimpulan dan Tuntutan

Berdasarkan analisis tersebut, KPK harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan korupsi proyek KCJB. Masyarakat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan proyek strategis nasional ini.