Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Masalah Utang dan Pertanggungjawaban Proyek

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menghadapi tantangan serius dalam pembayaran cicilan utang. PT KAI sebagai operator utama melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mengalami kesulitan membayar bunga pinjaman tahunan ke China Development Bank.

Permintaan Pembayaran Bunga Melalui APBN

PT KAI dan PT PSBI telah mengajukan permohonan kepada Danantara dan Kementerian Keuangan agar cicilan bunga utang dibayar menggunakan anggaran negara. Permintaan ini muncul mengingat 84% APBN tahun 2026 berasal dari pajak masyarakat.

Sejarah Pembiayaan Proyek Kereta Cepat

Awalnya proyek ini direncanakan bekerja sama dengan Jepang yang menawarkan investasi US$6,5 miliar dengan bunga 0,1% dan masa pinjaman 40 tahun. Namun, pemerintah kemudian beralih ke China dengan skema pembiayaan US$5,5 miliar, bunga 2%, dan masa konsesi 50 tahun.

Pembengkakan Biaya dan Bunga Pinjaman

Biaya proyek mengalami peningkatan signifikan dari US$5,5 miliar menjadi US$7,27 miliar. Pinjaman tambahan US$1,77 miliar ini disertai kenaikan suku bunga menjadi 3,4%. Terdapat dua skema bunga yang harus dibayar: 2% untuk pinjaman awal dan 3,4% untuk tambahan pinjaman.

Perbandingan Biaya dengan Negara Lain

Biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia mencapai US$520 juta per kilometer, sementara di China hanya US$17-30 juta per kilometer. Perbedaan yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi pengelolaan proyek.

Dampak Kerugian pada BUMN

PT PSBI mencatat kerugian Rp4,195 triliun pada 2024 dan Rp1,652 triliun pada semester pertama 2025. PT KAI sebagai pemegang saham utama juga ikut menanggung kerugian sebesar Rp2,24 triliun pada 2024 dan Rp981,48 miliar pada 2025.

Opsi Penyelesaian Masalah Utang

Beberapa alternatif yang dipertimbangkan termasuk negosiasi ulang dengan China untuk perpanjangan waktu pelunasan atau penurunan suku bunga. Opsi lain adalah menggunakan dana dividen BUMN melalui Danantara yang ditargetkan mencapai Rp80 triliun per tahun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menjadi perhatian publik terkait dengan tata kelola pembiayaan dan dampaknya terhadap keuangan BUMN serta potensi beban anggaran negara.