"Baru satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo sudah digoyang. Mereka yang tidak nyaman dengan ketegasan, kebersihan, dan arah nasionalisme yang ingin dikembalikan," ungkap Habib Umar.
Dalam pandangannya, TNI tetap menjadi institusi yang relatif bersih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara. Keterlibatan TNI dalam membantu pemerintahan Prabowo dinilai wajar dan sesuai konstitusi selama masih dalam kerangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
"TNI bukan ancaman bagi demokrasi. Justru mereka penjaga terakhir republik ini. Keterlibatan TNI untuk mengatasi persoalan bangsa adalah kewajiban moral dan konstitusional," tegasnya.
Habib Umar menduga munculnya isu revisi UU TNI atau tudingan bahwa Prabowo hendak memperluas peran militer dalam politik sipil hanyalah manuver pihak-pihak yang ingin menghambat agenda reformasi moral dan ketegasan hukum pemerintahan saat ini.
"Isu-isu ini sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti publik. Padahal yang sebenarnya takut adalah para koruptor yang tahu mereka tidak bisa lagi bermain di bawah Prabowo," katanya.
Ia menilai narasi tersebut merupakan bagian dari perang opini yang dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan politik menjelang tahun kedua pemerintahan.
Menutup pernyataannya, Habib Umar Alhamid menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga solidaritas dan mendukung pemerintahan agar tidak mudah digoyang oleh kepentingan kelompok tertentu.
"Gentari berdiri di garda depan menjaga keutuhan bangsa. Kami tidak ingin Indonesia kembali pada situasi politik gaduh yang hanya menguntungkan elite tertentu. Saatnya rakyat bersatu mendukung Presiden Prabowo dan TNI dalam memperbaiki bangsa," pungkasnya.
Artikel Terkait
Gempa M4,5 Guncang Sabang, Getarannya Terasa Kuat hingga Banda Aceh!
KPK Endus Tambang Emas Ilegal di Dekat Sirkuit Mandalika, Diduga Milik Pengusaha China!
Korban Selingkuh di Lampung Puas Lakukan Ini pada Mantan Kekasih, Hasilnya Mengejutkan!
UIKA Bogor Raih Akreditasi Unggul, Diapresiasi Langsung Pemkot & DPRD!