KPK Panggil Analis & Eks Menko: Siap Ungkap Skandal Korupsi Proyek Whoosh?

Kewenangan KPK dan Inisiatif Penyelidikan

Mahfud menegaskan bahwa secara hukum, warga tidak wajib melapor kecuali dalam kondisi khusus seperti mengetahui permufakatan jahat, makar, atau kejahatan berat. "KPK seharusnya mengambil inisiatif memanggil sumber-sumber informasi, bukan menunggu laporan," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk kasus dugaan korupsi, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan yang sama. "Tinggal siapa yang mau ambil inisiatif. Kalau satu sudah ambil, yang lain tidak boleh," ujarnya.

Rekomendasi Investigasi dan Audit

Pambagio menyarankan KPK memeriksa kontraktor dan sub-kontraktor proyek, termasuk konsultan dari ITB yang membantu China dalam studi teknis. Ia juga mempertanyakan hasil audit BPK terhadap BUMN terkait, apakah sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Risiko Strategis dan Dampak Nasional

Mahfud mengingatkan risiko jika kontrak tidak transparan. Berdasarkan studi, pemutusan hubungan diplomatik bisa dianggap wanprestasi dan aset yang diagunkan dapat langsung disita oleh pihak China.

"Ini bisa berbahaya jika menyangkut wilayah strategis seperti Natuna yang dekat dengan China," tegasnya.

Pambagio menyarankan pemerintah menyelesaikan persoalan hukum dan teknis segmen Jakarta-Bandung terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Surabaya. Ia khawatir proyek lanjutan akan menganibal investasi jalan tol dan berdampak pada kebangkrutan Garuda Indonesia.

"Teknisnya harus dihitung ulang. Operating cost sangat mahal, termasuk sewa frekuensi BHP sebesar Rp1,3 triliun per tahun kepada Telkomsel," ungkapnya.

Peringatan untuk Masa Depan Bangsa

Mahfud menutup diskusi dengan peringatan keras: "Jika ini dibiarkan, kita membiarkan gejala korupsi dan itu berbahaya bagi masa depan bangsa. Tidak ada gunanya kita bicara soal pemberantasan korupsi jika kasus sebesar ini tidak dituntaskan."

Baik Mahfud maupun Pambagio menegaskan kesediaan mereka dipanggil KPK kapan saja untuk memberikan keterangan, demi transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur strategis nasional.