Gagasan reformasi kelembagaan Polri dinilai tidak datang tiba-tiba. Sejak awal pemerintahan, Prabowo telah memberi isyarat perlunya reformasi besar-besaran di sektor hukum dan keamanan. Kritik publik terhadap kinerja kepolisian dijadikan sebagai bahan bakar legitimasi untuk perubahan yang sebelumnya sulit disentuh.
Langkah politik Prabowo sangat terukur dengan membiarkan wacana ini tumbuh secara alami di masyarakat. Begitu wacana menguat dan dianggap rasional, Prabowo dapat mengambil posisi sebagai pemimpin yang merespons aspirasi rakyat.
Dukungan Politik dan Era Baru Penegakan Hukum
Dukungan DPR yang kuat dari mayoritas partai koalisi membuat jalur politik untuk reformasi ini sangat terbuka. Jika diimplementasikan, perubahan ini akan membawa Indonesia memasuki era baru hubungan antara kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum.
Kementerian yang mengoordinasikan kepolisian akan memiliki fungsi strategis dalam pembentukan kebijakan hukum, pengawasan etik, dan akuntabilitas publik. Sistem checks and balances internal dapat diperkuat dengan pengawasan yang lebih sistematis dan terukur.
Langkah Berani dalam Sejarah Reformasi
Perubahan struktur sebesar ini memerlukan legitimasi publik yang kuat dan kajian hukum yang matang. Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa Istana sedang menyiapkan peta jalan baru reformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional.
Jika benar Polri kelak ditempatkan di bawah kementerian, langkah ini akan menjadi salah satu keputusan politik paling berani dalam sejarah reformasi Indonesia.
Artikel Terkait
Satu Tahun Prabowo Memimpin, PAN Soroti Bukti Nyata Kehadiran Negara yang Kini Terasa!
3 Jalur Rahasia ke Kendal yang Bikin Perjalananmu Anti-Bosan!
Eks Pejabat Bongkar Dampak Mengerikan Jika Terminal OTM Ditutup!
Prabowo Usul Beasiswa LPDP Fokus ke Kedokteran, Apa Dampaknya?