Buku Darurat Belanda: Bukan Alarm Perang, tapi Ajakan Bertahan Mandiri

Belakangan ini, jagat media sosial Indonesia ramai membicarakan sebuah buku panduan darurat. Uniknya, buku itu yang salah satunya menganjurkan warga menyiapkan paket logistik untuk bertahan 72 jam justru dikirim pemerintah Belanda ke setiap rumah penduduknya. Langsung ke alamat masing-masing.

Reaksinya beragam. Tak sedikit yang menafsirkannya sebagai isyarat perang, eskalasi geopolitik, atau persiapan militer. Tapi, menurut saya, cara pandang seperti itu agak meleset. Ia terlalu menyederhanakan niat sebenarnya di balik kebijakan ini.

Saya sendiri tinggal dan belajar di Belanda, dan sempat membaca langsung dokumen resminya yang berbahasa Belanda. Judulnya “Bereid je voor op een noodsituatie”, atau “Bersiaplah Menghadapi Situasi Darurat”. Fokusnya sama sekali bukan perang. Justru, ini lebih tentang mitigasi risiko sebuah pendekatan yang jauh lebih jernih dan masuk akal.

Lebih Dari Sekedar Ancaman Perang

Panduan ini tidak dirancang untuk satu skenario mengerikan saja. Ia justru mencerminkan kerangka ketahanan yang luas. Dokumen itu secara gamblang menyebut berbagai kemungkinan: mulai dari pemadaman listrik besar-besaran, serangan siber, hingga banjir akibat hujan ekstrem.

Bayangkan saja. Dalam kondisi seperti itu, sistem yang kita andalkan sehari-hari bisa lumpuh seketika. Listrik padam, air tak mengalir, internet terputus. Hidup serasa berhenti.

Nah, di sinilah logikanya. Kita hidup di era multi-risiko, di mana ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti. Karena itu, kebijakan kesiapsiagaan harus bersifat preventif, bukan cuma reaktif. Panduan Belanda ini bagian dari kampanye nasional “Denk Vooruit” (Pikirkan ke Depan), yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat.

Yang menarik, pendekatan mereka lunak. Relasi negara dan warganya dibangun bukan lewat teror atau kontrol ketat, melainkan lewat edukasi dan literasi. Pada akhirnya, ini menciptakan normalisasi. Kesiapsiagaan jadi hal yang wajar. Masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif yang cuma menunggu diselamatkan.

Mengapa Harus 72 Jam?

Logika paket siaga 72 jam sebenarnya sederhana: bertahan mandiri sebelum pemerintah bisa bergerak. Kalau sistem nasional kolaps, pemulihan tidak akan terjadi serentak di semua tempat. Butuh waktu.

Panduan itu bahkan memuat simulasi linimasa yang cukup realistis:

• Awal mula: Semua yang bergantung listrik mati. Lampu, pemanas, internet, lift, lampu lalu lintas.

• 2 jam: Nomor darurat 112 overwhelmed. ATM mati, toko-toko tutup.

• 6 jam: Sinyal komunikasi nyaris hilang.

• 8 jam: Lalu lintas kacau, pom bensin tak berfungsi, rak supermarket kosong.

• 24 jam: Pasokan air menurun drastis, makanan di kulkas mulai basi.

• 36 jam: Baterai dan power bank habis. Kecemasan sosial merayap.

• 48 jam: Warga mulai berkumpul, mengandalkan lilin dan selimut.

• 72 jam: Barulah pemerintah mulai bisa memberikan instruksi resmi dan mengatur pos bantuan.

Jadi, dalam 72 jam pertama itu, warga diharapkan bisa mengandalkan diri sendiri dan tetangga. Negara belum bisa hadir secara merata. Setelah lewat masa kritis itu, bantuan baru bisa diorganisir lebih sistematis.