Gerakan Rakyat Serukan Prabowo Tarik Diri dari Board of Peace Trump

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss, Kamis lalu, menuai kritik pedas. Kali ini, suara keras datang dari Gerakan Rakyat. Mereka menilai langkah itu bukan sekadar salah langkah, tapi sebuah kesalahan yang berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia.

Wakil Ketua Umum partai itu, Yusuf Lakaseng, tak tanggung-tanggung menyampaikan keberatan. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional baru itu keliru secara politik, etik, dan diplomatik. Alih-alih menguatkan, hal ini justru bisa menggerogoti martabat politik luar negeri kita yang selama ini dijaga.

“Masuknya Indonesia ke dalam badan itu berpotensi merusak posisi moral Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan perdamaian dunia,”

Ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia lantas membeberkan lima poin utama yang jadi dasar penolakan mereka.

Pertama, soal sosok di balik layar BoP. Yusuf menyoroti tajam figur Donald Trump sebagai inisiatornya. “Pembentukannya diinisiasi Trump, bahkan dia menempatkan dirinya sebagai ketua seumur hidup. Trump adalah presiden Amerika paling kontroversial dengan integritas dan legitimasi moral yang sangat rendah,” tegasnya.

Rekam jejak Trump, lanjut dia, justru penuh dengan kebijakan yang memicu konflik. “Dia dikenal sebagai pendukung utama Netanyahu. Trump telah menginjak-injak hukum internasional, menyerang Venezuela, menculik kepala negaranya, bahkan ingin menguasai Greenland milik Denmark.”

Kedua, Gerakan Rakyat melihat BoP sebagai upaya untuk mendelegitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Board of Peace tidak punya mandat dari PBB. Badan ini sengaja dibentuk Trump untuk menandingi PBB, melengkapi langkah Amerika yang sebelumnya mundur dari puluhan organisasi internasional,” papar Yusuf.

Di sisi lain, poin ketiga menyentuh ketimpangan yang mencolok. Yusuf mengkritik struktur keanggotaan yang menempatkan Israel yang dianggap pelaku utama sebagai anggota setara, sementara Palestina hanya jadi objek. “Israel, pelaku genosida yang mestinya dihukum, malah duduk manis jadi anggota. Komposisi keanggotaannya adalah pelaku genosida, diktator, penjahat perang, dan negara-negara satelit Amerika,” tambahnya dengan nada getir.

Lalu ada masalah uang. Poin keempat menyoroti skema ‘Pay to Play’ yang dinilai janggal. Untuk jadi anggota tetap, kontribusinya mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Kalau tidak, keanggotaan hanya bertahan tiga tahun.

“Kita berharap Presiden tidak akan pernah memberi kontribusi itu. Jumlah uang yang sangat signifikan itu akan lebih bermanfaat jika dipakai untuk pemulihan dan rekonstruksi bencana Sumatera,” tutur Yusuf.

Terakhir, poin kelima menyinggung agenda terselubung. Yusuf mencurigai proyek “New Gaza” yang diusung BoP sarat dengan kepentingan bisnis real estate. “Ini dicurigai sebagai agenda bisnis Trump dan menantunya, Jared Kushner. Nantinya akan ada pencakar langit dan kota baru di atas puing Gaza, yang justru bisa menyingkirkan warga lokal dan menghapus sejarah Palestina,” ungkapnya.

Dengan semua pertimbangan itu, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah untuk mengoreksi posisinya. Yusuf meragukan klaim bahwa Indonesia bisa melakukan ‘diplomasi dari dalam’ untuk membela Palestina di forum tersebut.

“Kekhawatiran kami, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia hanya akan dimanfaatkan untuk jadi legitimasi moral bagi kepentingan Amerika dan Israel yang tidak adil. Keanggotaan ini berpotensi merusak martabat diplomasi negara, menjadikan Indonesia dan Presiden Prabowo sebagai antek-antek Amerika dan Trump,” ucapnya tegas.

Ia menegaskan, sikap ini hanya bertujuan mengembalikan marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, anti penjajahan, dan pro keadilan global. Serta, tentu saja, untuk menegaskan kembali dukungan pada kemerdekaan Palestina.