Gerakan Rakyat Serukan Prabowo Tarik Diri dari Board of Peace Trump

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss, Kamis lalu, menuai kritik pedas. Kali ini, suara keras datang dari Gerakan Rakyat. Mereka menilai langkah itu bukan sekadar salah langkah, tapi sebuah kesalahan yang berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata dunia.

Wakil Ketua Umum partai itu, Yusuf Lakaseng, tak tanggung-tanggung menyampaikan keberatan. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional baru itu keliru secara politik, etik, dan diplomatik. Alih-alih menguatkan, hal ini justru bisa menggerogoti martabat politik luar negeri kita yang selama ini dijaga.

Ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia lantas membeberkan lima poin utama yang jadi dasar penolakan mereka.

Pertama, soal sosok di balik layar BoP. Yusuf menyoroti tajam figur Donald Trump sebagai inisiatornya. “Pembentukannya diinisiasi Trump, bahkan dia menempatkan dirinya sebagai ketua seumur hidup. Trump adalah presiden Amerika paling kontroversial dengan integritas dan legitimasi moral yang sangat rendah,” tegasnya.

Rekam jejak Trump, lanjut dia, justru penuh dengan kebijakan yang memicu konflik. “Dia dikenal sebagai pendukung utama Netanyahu. Trump telah menginjak-injak hukum internasional, menyerang Venezuela, menculik kepala negaranya, bahkan ingin menguasai Greenland milik Denmark.”

Kedua, Gerakan Rakyat melihat BoP sebagai upaya untuk mendelegitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Board of Peace tidak punya mandat dari PBB. Badan ini sengaja dibentuk Trump untuk menandingi PBB, melengkapi langkah Amerika yang sebelumnya mundur dari puluhan organisasi internasional,” papar Yusuf.