Gerakan Rakyat Serukan Prabowo Tarik Diri dari Board of Peace Trump

Di sisi lain, poin ketiga menyentuh ketimpangan yang mencolok. Yusuf mengkritik struktur keanggotaan yang menempatkan Israel yang dianggap pelaku utama sebagai anggota setara, sementara Palestina hanya jadi objek. “Israel, pelaku genosida yang mestinya dihukum, malah duduk manis jadi anggota. Komposisi keanggotaannya adalah pelaku genosida, diktator, penjahat perang, dan negara-negara satelit Amerika,” tambahnya dengan nada getir.

Lalu ada masalah uang. Poin keempat menyoroti skema ‘Pay to Play’ yang dinilai janggal. Untuk jadi anggota tetap, kontribusinya mencapai USD 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Kalau tidak, keanggotaan hanya bertahan tiga tahun.

Terakhir, poin kelima menyinggung agenda terselubung. Yusuf mencurigai proyek “New Gaza” yang diusung BoP sarat dengan kepentingan bisnis real estate. “Ini dicurigai sebagai agenda bisnis Trump dan menantunya, Jared Kushner. Nantinya akan ada pencakar langit dan kota baru di atas puing Gaza, yang justru bisa menyingkirkan warga lokal dan menghapus sejarah Palestina,” ungkapnya.

Dengan semua pertimbangan itu, Gerakan Rakyat mendesak pemerintah untuk mengoreksi posisinya. Yusuf meragukan klaim bahwa Indonesia bisa melakukan ‘diplomasi dari dalam’ untuk membela Palestina di forum tersebut.

Ia menegaskan, sikap ini hanya bertujuan mengembalikan marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, anti penjajahan, dan pro keadilan global. Serta, tentu saja, untuk menegaskan kembali dukungan pada kemerdekaan Palestina.