KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Soal Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Kata Pakar Hukum Trisakti!

Skema Pembiayaan Berubah, APBN Dijadikan Jaminan

Meski awalnya dijanjikan berjalan dengan skema business to business (B2B) tanpa melibatkan APBN, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89 Tahun 2023. PMK ini mengizinkan penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman utang proyek, menyusul pembengkakan biaya yang terjadi.

Perubahan skema pembiayaan juga disoroti oleh mantan Menkopolhukam, Mahfud MD. Awalnya, pembiayaan dari Jepang menawarkan pinjaman US$6,2 miliar dengan bunga 0,1 persen, kemudian beralih ke Cina dengan nilai US$5,5 miliar dan bunga yang akhirnya melonjak menjadi 3,4 persen akibat cost overrun.

KPK Buka Kesempatan untuk Laporan Masyarakat

Menanggapi berkembangnya isu ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi publik yang memiliki informasi atau data awal terkait dugaan korupsi untuk menyampaikan laporan melalui kanal resmi pengaduan masyarakat KPK.

“Kami mendorong masyarakat yang mengetahui adanya indikasi awal atau memiliki dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi KPK,” ujar Budi.

Sumber: MonitorIndonesia