Ijazah Jokowi Diragukan, Refly Harun Tantang Buktikan: Kalau Asli, Saya Diam

Pernyataan Kuasa Hukum Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara terkait ijazah Jokowi kembali memancing emosi Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Rivai menyebut bahwa apakah akan ada jaminan semuanya menjadi baik-baik saja dan selesai apabila Ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik.

Menurut Refly jawaban tersebut sangat aneh, pasalnya momen itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh sejumlah pihak untuk membuktikan keaslian ijazah milik Jokowi.

“Apa yang menjadi perdebatan saya dan perwakilan atau lawyer dari Jokowi. Saya dalam debat itu tanya sama Ade Armando ‘yakin nggak punya ijazah?’, ‘yakin’ katanya. Lalu kenapa enggak ditunjukkan?,” urai Refly, dikutip dari youtubenya, Rabu (27/8/25).

“Nah jawabannya sama kayak yang disampaikan lawyernya itu, ‘apakah kalau ditunjukkan akan selesai atau tidak?’ Nah inikan aneh,” tambahnya.

Refly menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Rivai tersebut salah.

Seharusnya, menurutnya sebagai lawyer adalah memberikan nasihat maupun pandangan, bukan justru memperkeruh situasi dengan mengarahkan orang untuk berkonflik.

“Intinya sebagai lawyer dia ingin memberikan nasihat kepada kliennya yaitu Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini.,” ujarnya.

“Yang namanya lawyer itu harus memberikan pandangan, nasihat, bukan kemudian mengarahkan orang untuk berkonflik. Bagaimana kita memenjarakan orang misalnya, bukan begitu. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik,” imbuhnya.

Baca Juga: Diam-diam Bambang Tri Terpidana Ujaran Kebencian Kasus Ijazah Jokowi Bebas Bersyarat, Ada Apa?

Refly menyebut bahwa orang-orang sepertinya, hingga Pakar Telematika, Roy Suryo adalah orang-orang yang objektif, dan tidak ada kepentingan politik di dalamnya.

Refly mengatakan apabila ijazah Jokowi yang ditunjukkan terbukti asli, maka dirinya akan diam dan tidak mempermasalahkan.

Namun sebaliknya, apabila setelah ditunjukkan ijazah tersebut dan terbukti tidak asli maka akan berkembang permasalahannya.

“Orang-orang seperti saya, Roy Suryo kan pasti objektif. Jadi enggak mungkin kita misalnya sudah jelas di depan mata kita itu asli, tiba-tiba kita cuek aja tetap mengatakan tidak asli dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Kalau seandainya memang tidak asli, tentu ada masalah, tentu akan berkembang masalahnya. Lucu sekali logika yang mengatakan nanti kalau ditunjukkan akan tetap ribut tidak,” tambahnya.

Sementara itu, mengomentari soal pernyataan Politisi PSI, Ade Armando yang menyarankan agar menunggu momen di Pengadilan, Refly Kembali terheran-heran.

Menurut Refly, momen Pengadilan tersebut membahas soal pencemaran nama baik hingga fitnah.

Sedangkan menurutnya, pencemaran nama baik hingga fitnah itu akan sah apabila ijazah sudah dibuktikan keasliannya.

“Lalu Ade Armando mengatakan ya nanti tunggu di Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud mereka adalah Pengadilan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Lah, kalau kita mau jujur kan pencemaran dan fitnah itu baru sah kalau seandainya ijazah tersebut sudah dibuktikan asli. Kalau ijazahnya belum dibuktikan asli, lalu pembuktiannya berbarengan dengan kasus itu, itukan menurut saya aneh malah, harusnya tidak boleh,” sambungnya.

Sehingga Refly menyimpulkan bahwa kasus soal ijazah milik Jokowi ini sebenarnya sangat ringan dan tidak perlu diperkeruh dengan tindakan menakut-nakuti masyarakat yang mempersoalkan.

“Simple sekali sebenarnya masalah ini. Haha. Masalah yang ringan kok jadi berat,” ucapnya.

“Yang namanya publik itu tidak bisa dibungkam dengan menakut-nakuti gitu,” tambahnya.

Kuasa Hukum Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara sempat menyindir eks Ketua KPK, Abraham Samad yang terkesan khawatir dalam menghadapi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

Menurut Rivai, sebagai seorang advoked, Abraham Samad seharusnya tidak perlu takut apabila tidak memiliki mens rea atau niat jahat.

Terlebih, Rivai mengungkap laporan yang dibuat oleh Jokowi di Polda Metro Jaya sama sekali tidak mencantumkan nama Samad sebagai terlapor.

Laporan tersebut menurut dia hanya fokus pada peristiwa fitnah dan penghinaan, sementara penentuan siapa terlapor diserahkan sepenuhnya kepada penyidik.

Sumber: suara

Foto: Presiden ke-7 Jokowi saat berada di rumahnya, Jumat (22/8/2025). [Suara.com/Ari Welianto]