Arab Saudi dan Kuwait secara resmi mencabut pembatasan akses yang sebelumnya diberlakukan terhadap militer Amerika Serikat, termasuk penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara di kedua negara. Keputusan ini menghilangkan hambatan signifikan bagi upaya Pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengamankan jalur pelayaran komersial di Selat Hormuz, jalur perairan yang sangat penting secara strategis di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Pembatasan tersebut sebelumnya diterapkan oleh otoritas Saudi dan Kuwait setelah Amerika Serikat meluncurkan operasi militer yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz. Aktivitas perlintasan di jalur perairan vital itu sempat dibatasi sebagai dampak langsung dari perang yang berkecamuk sejak akhir Februari lalu. Kedua negara itu termasuk dalam sejumlah negara Teluk yang selama ini menampung aset militer AS dan ikut terseret ke dalam pusaran konflik Timur Tengah.
Pencabutan pembatasan akses ini, seperti dilaporkan oleh media terkemuka Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ), pada Kamis (7/5) waktu setempat, menjadi langkah strategis yang membuka jalan bagi kembalinya operasi pengawalan militer AS. Dengan mengutip para pejabat AS dan Saudi, WSJ melaporkan bahwa pemerintahan Trump kini bersiap untuk memulai kembali misi pengawalan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz dengan dukungan penuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS.
Misi militer tersebut sebelumnya dihentikan sementara sejak awal pekan ini setelah hanya beroperasi selama 36 jam. Kini, para perencana di Pentagon atau Departemen Pertahanan AS sedang menilai kerangka waktu yang tepat untuk melanjutkan operasi pengawalan tersebut. Beberapa pejabat AS mengindikasikan bahwa aktivitas dapat dimulai kembali paling cepat pada minggu ini.
Sementara itu, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone yang menyasar target-target di Israel dan sejumlah negara Teluk yang menampung aset militer AS, termasuk Arab Saudi dan Kuwait.
Artikel Terkait
Survei: 98 Persen Warga Indonesia Percaya Perubahan Iklim Terjadi, 81 Persen Yakin Akibat Aktivitas Manusia
Wapres Iran Klaim Kemenangan Besar dalam ‘Perang Ramadan’ Lawan AS-Israel
Dudung Terima Dubes Arab Saudi, Bahas Investasi Rp437 Triliun hingga Usulan Bebas Visa
Polri Imbau Waspada Penipuan Nobar dan Judi Ilegal Jelang Piala Dunia 2026