Kemendagri Tinjau Ulang Rekrutmen Kepala Daerah Usai OTT Bupati Pekalongan

Operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, tentu saja menimbulkan gelombang kejutan. Tak hanya di tingkat lokal, kasus ini pun menyentuh instansi pusat. Kementerian Dalam Negeri, lewat juru bicaranya, mengaku bakal menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi yang serius.

Yang jadi sorotan utama? Sistem rekrutmen calon pemimpin daerah di masa mendatang. Sepertinya, kasus ini memaksa mereka untuk melihat ulang bagaimana cara memilih orang-orang yang akan memegang tampuk kekuasaan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, tak menampik bahwa peristiwa ini adalah sebuah tamparan. Menurutnya, ini momentum untuk instrospeksi.

"Momentum ini juga akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Kemendagri dan renungan bagi kita, khususnya terkait model atau pola rekrutmen kepala daerah ke depan,"

Begitu penjelasan Benni kepada media, Selasa lalu. Suaranya terdengar prihatin. Bagaimana tidak? Kasus serupa seolah tak pernah habis, terjadi berulang kali padahal peringatan sudah sering disampaikan.

"OTT kepala daerah kembali terjadi. Tentunya kami prihatin, karena hal serupa terjadi berulang kali,"

ujarnya lagi. Padahal, Menteri Tito Karnavian dan jajarannya sudah berkali-kali mengingatkan soal transparansi dan akuntabilitas. Tapi nyatanya, pesan itu seolah menguap begitu saja.