Di sisi lain, KAMMI Sulsel sudah menyodorkan sejumlah tuntutan konkret. Mereka mendesak Kapolrestabes Makassar untuk segera memberikan keterangan resmi ke publik. Lalu, meminta Divisi Propam turun tangan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan sekali lagi terbuka.
Tak cuma itu. Oknum yang diduga terlibat harus dinonaktifkan sementara selama proses pemeriksaan berjalan. Kalau nanti terbukti bersalah, ya konsekuensinya jelas: pemberhentian tidak dengan hormat plus proses pidana. KAMMI berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas, demi keadilan buat korban dan keluarganya yang kini berduka.
Peristiwa tragis ini seharusnya jadi momentum evaluasi. Soal prosedur penggunaan senjata api di lapangan, misalnya. Menangani keributan remaja kok bisa berakhir dengan hilangnya nyawa? Apalagi kalau ada unsur kelalaian dalam mengendalikan senjata, itu sama sekali tak bisa diterima.
Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu rapuh. Menurut KAMMI, hanya transparansi dan ketegasan menindak pelanggaran internal yang bisa menjaganya. Hukum harus benar-benar ditegakkan, untuk semua pihak.
"Kami tidak anti-polisi. Kami mendukung aparat yang profesional dan berintegritas. Tetapi kami menolak keras setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hukum harus berdiri di atas semua golongan," tutup Muh Imran menegaskan prinsip mereka.
Pesan terakhirnya jelas: KAMMI akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dan mereka siap mengambil langkah-langkah konstitusional lebih jauh jika tak melihat keseriusan dalam proses penegakan hukum. Mereka menunggu tindakan, bukan sekadar janji.
Artikel Terkait
Kemendagri Tinjau Ulang Rekrutmen Kepala Daerah Usai OTT Bupati Pekalongan
Anggota DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia di Board of Peace
Presiden Prabowo Gelar Silaturahmi dengan Jokowi, Megawati, dan SBY di Istana
Bekas Tambang Marmer di Maros Bertransformasi Jadi Destinasi Wisata Instagrammable