Timnas PK Fokuskan Pengawasan pada Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa

Di kantor KemenPANRB, Jakarta, Tim Nasional Pencegahan Korupsi baru saja menggelar pertemuan. Agenda utamanya cukup krusial: membahas bagaimana mengantisipasi celah korupsi dalam dua program pemerintah yang sedang banyak diperbincangkan. Dua program itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPK yang terlibat dalam tim ini, menyatakan komitmen lembaganya. Mereka akan mendukung pemerintah, tapi dengan cara yang khas KPK: pengawasan ketat. Bukan perkara kebijakannya yang disorot, melainkan bagaimana program itu dijalankan di lapangan.

“Berikutnya ada beberapa perhatian yang akan menjadi bahasan ke depan terkait dengan mitigasi tindak pidana korupsi yang mungkin kita perlu atensi bersama, yaitu program pemerintah terkait dengan MBG dan Koperasi Merah Putih,” jelas Agus, Selasa (24/2/2026) lalu.

Intinya, fokus mereka ada pada proses belanja. Mulai dari dana yang dikucurkan untuk MBG hingga aktivitas di Koperasi Merah Putih, semua akan diawasi. Apakah pembelanjaannya sudah sesuai proposal awal dari yayasan atau koperasi terkait? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab.

“Nanti kita ingin melihat apakah nanti proses pelaksanaan dari belanja, seperti pembelanjaan yang ada di MBG dan yang ada di KDMP tadi, itu sudah berjalan sesuai dengan usulan, sesuai dengan yang dibuat oleh masing-masing yayasan ataupun masing-masing koperasi tadi,” ucap dia.

Namun begitu, Agus memberi catatan penting. Aturan main untuk pengadaan barang dan jasa dalam program seperti ini agak berbeda. Tidak sepenuhnya sama dengan prosedur pengadaan pemerintah pada umumnya.

“Dan perlu ditegaskan juga bahwa struktur peraturan proses pengadaan barang dan jasanya itu tidak sama dengan proses pengaturan pengadaan barang dan jasa secara umum, secara keseluruhan, karena ini sifatnya adalah spesifik dalam konteks bisnis,” tambahnya.

Jadi, pengawasan akan dilakukan, tetapi dengan mempertimbangkan karakter khusus dari program-program tersebut. Sebuah upaya untuk memastikan niat baik pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat, tanpa bocor di tengah jalan.