DPR Desak Kapolri Bertindak Tegas Usai Rentetan Kasus Oknum Polisi

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, tak tinggal diam. Menyikapi rentetan kasus pidana yang melibatkan oknum polisi belakangan ini, ia mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak cepat. Langkahnya harus tegas, tidak setengah-setengah.

"Saya kira tidak ada ampun lagi," tegas Hinca, Senin (23/2/2026).

Suasana masyarakat, katanya, sudah sangat gelisah. Ini soal budaya yang harus diubah, dan perubahan itu harus dimulai sekarang.

Ia menilai, dalam satu dua pekan terakhir publik terus disuguhi fakta-fakta yang mencengangkan. Dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian muncul dari berbagai daerah. Banyak dari kasus itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, terutama yang menjerat mereka dalam lingkaran tindak pidana narkoba. Bagi Hinca, siapa pun yang terbukti bersalah terlebih dalam urusan narkotika harus segera dipindahkan ke tempat khusus dan diproses hukum tanpa pandang bulu.

"Siapapun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, apalagi urusan narkoba, tidak boleh ada ampun," tegasnya lagi.

Di sisi lain, Hinca juga meminta Kapolri untuk terbuka. Penjelasan yang terang-benderang kepada publik mengenai apa yang terjadi di internal Polri sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada upaya untuk menutup-nutupi. Transparansi, menurutnya, adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan yang mulai terkikis.

Komisi III DPR sendiri memberi waktu satu bulan bagi Polri untuk berbenah. Perbaikan budaya dan kinerja di tubuh institusi itu harus nyata dan bisa dirasakan.

"Saya kira dari kami di Komisi III mengingatkan institusi Polri sangat keras hari ini karena ini sudah terjadi sedemikian rupa, beruntun," ujarnya.

Deretan Kasus yang Menyedot Perhatian

Desakan itu tentu bukan tanpa alasan. Publik dibuat gusar oleh sederet kasus yang muncul hampir berbarengan. Ada dugaan keterlibatan Kapolres Bima, NTB, dalam kasus narkoba. Lalu, Kasat Narkoba Polres Toraja di Sulsel juga terseret. Belum lagi tragedi penganiayaan anak hingga tewas di Tual, Maluku, yang diduga melibatkan anggota Brimob.

Rentetan peristiwa ini, mau tidak mau, semakin menguatkan tuntutan agar reformasi internal di tubuh Polri dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar wacana, tapi aksi yang menyeluruh dan berkelanjutan.