Pemkab Bone Optimalkan Transaksi Digital untuk Kendalikan Inflasi

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Kabupaten Bone berencana mengoptimalkan transaksi digital sebagai salah satu strategi utama menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menyusul keikutsertaannya dalam pertemuan strategis tingkat provinsi di Makassar, Jumat (13/2/2026).

Sinergi Digital dan Stabilitas Ekonomi

Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Selatan itu menjadi momentum penting. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan langkah-langkah strategis antara pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten dan kota. Dalam konteks ini, upaya digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai program terpisah, melainkan sebagai alat pendukung kebijakan ekonomi yang vital.

Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menjelaskan bahwa komitmen Pemkab Bone mencakup dua hal utama: menjaga stabilitas harga komoditas pokok dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kedua hal ini saling berkaitan erat.

“Penerapan transaksi secara digital dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bukti upaya kita menyesuaikan terhadap perubahan digitalisasi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Upaya ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.”

Tekanan Inflasi sebagai Tanggung Jawab Bersama

Dari sisi kebijakan makro, tekanan inflasi menjadi perhatian serius. Dalam pertemuan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa forum tersebut memiliki peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar agenda rutin belaka.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” tegas Fatmawati Rusdi.

Wagub Sulsel juga memberikan apresiasi terhadap kinerja TPID selama ini. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan membutuhkan sinergi yang lebih kuat dan kebijakan yang konkret. Harapannya, hasil pertemuan dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah operasional yang berkelanjutan dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya di lapangan.

Dengan langkah ini, upaya menstabilkan ekonomi daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga memanfaatkan momentum transformasi digital untuk efisiensi dan transparansi yang lebih besar.