Dari Penolakan ke Dukungan Bersyarat: MUI dan Polemik Diplomasi Indonesia di Forum Perdamaian Trump

Kedua, ada kelompok skeptis-rasional. Jumlahnya mungkin besar, tapi relatif lebih diam. Mereka tidak menolak diplomasi, tapi menunggu bukti nyata: sejauh mana Indonesia benar-benar bisa mengubah sesuatu dari dalam BoP.

Dan ketiga, kelompok elit kebijakan yang paham betul kompleksitas diplomasi internasional, tapi kerap gagal membangun narasi yang menyentuh publik.

Masalahnya, ruang publik kita saat ini lebih didominasi oleh suara kelompok pertama. Komunikasi pemerintah yang terkesan lamban dan normatif membuat penjelasan strategis mereka sulit menembus. Alhasil, dukungan bersyarat dari MUI pun tidak sepenuhnya meredakan kecurigaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, MUI sendiri ikut menjadi sasaran sinisme.

Situasi ini adalah ujian besar, baik untuk pemerintah maupun ormas-ormas Islam.

Bagi pemerintah, keanggotaan di BoP harus dibuktikan dengan tindakan yang jelas dan konsisten. Bersuara lantang menentang pendudukan Israel, mendorong Palestina sebagai subjek utama, dan menegaskan bahwa agenda perdamaian tidak boleh mengubur mimpi kemerdekaan. Tanpa ketegasan ini, kehadiran Indonesia di forum itu cuma akan dilihat sebagai stempel legitimasi untuk status quo.

Di sisi lain, bagi MUI dan ormas Islam, dukungan bersyarat harus diikuti dengan fungsi pengawasan yang nyata. Dukungan tidak boleh berhenti di pernyataan pers. Harus ada pemantauan kritis, dan keberanian untuk mengingatkan bahkan mengoreksi jika jalannya kebijakan mulai melenceng dari prinsip keadilan untuk Palestina.

Pada akhirnya, polemik seputar BoP ini mengajarkan satu hal penting: dalam isu Palestina, legitimasi moral di mata umat sama krusialnya dengan strategi diplomasi. Pergeseran sikap MUI hanya akan bermakna jika diikuti langkah konkret pemerintah yang transparan dan berani. Kalau tidak, yang dipertaruhkan bukan cuma kebijakan luar negeri. Tapi juga kepercayaan publik sebuah modal sosial yang jauh lebih sulit dibangun kembali daripada sekadar menarik diri dari sebuah forum internasional.

Jakarta, 4 Februari 2026

Fahmi Salim
Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat – Direktur Baitul Maqdis Institute