Dari Penolakan ke Dukungan Bersyarat: MUI dan Polemik Diplomasi Indonesia di Forum Perdamaian Trump

Gelombang reaksi langsung melanda dalam negeri begitu Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump. Polemiknya makin memanas setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam forum itu di Davos, Swiss. Nah, bagi banyak orang, World Economic Forum di Davos itu bukan tempat biasa. Ia dilihat sebagai simbol kental dominasi elite global tempat para pemodal dunia berkumpul. Di tengah kritik yang keras, ada satu perubahan sikap yang menarik perhatian: posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Semula, mereka mendesak agar Indonesia keluar dari BoP. Kini, setelah duduk bersama pemerintah, sikapnya berbalik menjadi dukungan, meski dengan catatan. Pergeseran ini jelas menjadi titik penting yang perlu kita lihat lebih jernih.

Sebelum duduk di Istana Negara awal Februari lalu, sejumlah pimpinan MUI tak ragu menyuarakan keberatan. Kekhawatiran terbesarnya sederhana: jangan-jangan forum ini cuma jadi alat untuk menciptakan "perdamaian semu" di Gaza. Maksudnya, sebuah perdamaian yang cuma menghentikan tembak-menembak, tapi sama sekali tidak menyentuh akar masalah pendudukan Israel. Kekhawatiran ini, jujur saja, sangat masuk akal. Lihat saja sejarah panjang inisiatif perdamaian internasional, yang seringkali mengabaikan keadilan substantif untuk rakyat Palestina.

Namun begitu, pertemuan dengan Presiden Prabowo rupanya mengubah perspektif. MUI akhirnya menyatakan dukungannya, dengan syarat yang tegas.

Perubahan sikap ini menunjukkan MUI tidak ingin berdiri di pinggir. Mereka memilih posisi sebagai mitra yang kritis, yang mencoba masuk ke dalam dinamika kebijakan negara. Tampaknya, ada argumen yang diterima: lebih baik ada di dalam ruang pengambilan keputusan untuk memengaruhi dari dalam, daripada sekadar berteriak dari luar pagar.

Tapi, tentu saja, persoalannya tidak selesai di sini. Di ruang publik, justru muncul pertanyaan baru. Sebagian masyarakat bertanya-tanya, apakah dukungan ini benar-benar hasil pertimbangan strategis yang matang, atau cuma bentuk kompromi politik belaka? Pertanyaan ini wajar muncul. Publik tidak hanya membaca naskah diplomatik yang resmi, mereka juga peka terhadap simbol dan gestur politik yang menyertainya.

Dan simbolnya, dalam kasus ini, sangat kuat: Davos. Bagi banyak umat Islam Indonesia, Davos adalah lambang globalisme dan dominasi Barat. Sebuah tempat yang dianggap punya sejarah panjang dalam mendukung entitas penjajah di tanah Palestina.

Belum lagi trauma kolektif akibat agresi Israel di Gaza yang masih terasa panas. Dalam kondisi seperti ini, kata "perdamaian" yang datang dari Barat mudah sekali dicurigai. Dianggap sebagai cara untuk membekukan konflik, melucuti kelompok perlawanan, dan menata ulang Gaza semua demi keamanan Israel, bukan untuk menegakkan keadilan. Di sinilah kemudian tuduhan-tuduhan pedas terhadap Presiden Prabowo, seperti "antek asing" atau "mengkhianati Palestina", menemukan momentumnya di media sosial. Meski seringkali disampaikan dengan emosi berlebih, gaungnya nyata.

Dampaknya pada opini publik pun terbelah. Setidaknya ada tiga lapisan reaksi yang bisa kita amati.

Pertama, kelompok resistensi moral yang sangat vokal dan emosional dalam membela Palestina. Bagi mereka, keberpihakan diukur dari sikap simbolik yang tegas dan tanpa kompromi.