GMKR Didorong Bertindak, Sutoyo Abadi Tantang Prabowo: Rebut Kedaulatan Rakyat, Jangan Cuma Omon-omon

Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, punya pernyataan yang cukup mengguncang. Ia seolah mengingatkan kita pada sebuah kenyataan yang pahit. "Kalau anda ingin hidup tenang di Indonesia," katanya, "sebaiknya anda jangan sampai tahu apapun yang sedang terjadi."

Lalu ia melanjutkan dengan nada lebih dalam, "Ketika anda tahu segalanya apa yang sedang terjadi, otakmu akan meledak dan pecah berantakan."

Dalam keterangannya kepada media, awal Februari lalu, Sutoyo mengajak kita untuk lapang dada menerima kritik. Ia mengutip cercaan etnolog Belanda, Profesor Veth, di masa lalu yang menyebut rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya”.

“Ini karena bekerjanya obat tidur penjajahan,” ujarnya, mengulang kata-kata sang profesor.

Menurut Sutoyo, mental bangsa ini bahkan pernah disebut sebagai yang paling lunak di dunia. Gubernur Jenderal De Jonge di era 1930-an, katanya, masih dengan percaya diri menyatakan Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Tak cuma itu, ia juga menyebut pandangan Sun Yat Sen yang menggambarkan Indonesia bagai “a sheet of loose sand”.

“Bagaikan pasir yang meluruh dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana,” jelas Sutoyo tentang kutipan itu.

Nah, perjalanan dari 2002 hingga 2026 ini, di mata Sutoyo, bangsa kita masih seperti gambaran pasir yang berhamburan itu. Baru belakangan ini muncul kesadaran untuk “Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat dari Oligarki”.

Namun begitu, Sutoyo tak serta merta menerima jargon itu. Ia melontarkan beberapa pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab dengan akal sehat.

Pertama, apakah oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dengan paksa atau kekerasan, sehingga harus ‘direbut’ kembali? Kedua, kalau mau merebut, dengan cara dan kekuatan apa, serta oleh siapa? Ketiga, siapkah kita menjadi oposisi, dan untuk melawan siapa sebenarnya?

Ia lalu menyoroti sebuah ironi. Ketika sejumlah aktivis bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas masalah ini, respon dari istana justru mengundang tanya. Presiden disebut siap bergabung bahkan memposisikan diri di paling depan.

“Lalu, peran dan fungsi Presiden yang menerima mandat rakyat selama ini berbuat apa?” tanya Sutoyo dengan nada skeptis.

Ia kemudian membuka tabir yang menurutnya terjadi sesungguhnya. Oligarki, tegas Sutoyo, mengambil alih kedaulatan rakyat justru dengan cara damai. Caranya? Melalui transaksi jual-beli.

“Mereka membeli UU dengan harga yang disepakati dari pembuat UU, yaitu DPR dan Pemerintah,” katanya tanpa tedeng aling-aling.

DPR, sambungnya, selalu lancar bertransaksi menjual UU kepada oligarki termasuk yang asing. Itu semua dilakukan atas perintah, atau minimal persetujuan, dari induk partai masing-masing. Pemerintah pun menyetujui dan bersama DPR meloloskan hampir semua UU dengan cara serupa: menjual mandat kedaulatan rakyat.

“Partai, DPR, dan Presiden merasa telah membeli ‘Kedaulatan Rakyat’ di bilik suara saat Pemilu,” jelasnya. “Semua terang benderang. Inilah penyebab kedaulatan rakyat diambil alih oligarki.”

Lalu, apa yang harus dilakukan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR)? Sutoyo menawarkan beberapa alternatif yang ia sebut paling logis.

Pertama, GMKR harus mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil kebijakan politik agar negara kembali ke UUD 45 yang asli. Kedua, bubarkan partai dan parlemen jika mereka tetap berperilaku buruk dengan menjual kedaulatan rakyat.

Poin ketiga lebih tegas lagi. Kalau kesanggupan Prabowo untuk bergerak bersama GMKR ternyata hanya omong kosong atau “omon-omon” maka ia harus diminta mundur secepatnya.

Dan yang keempat, GMKR harus terus berjuang tanpa henti mencerdaskan rakyat akan hak kedaulatannya. Jangan sampai hak itu lagi-lagi dijual murah di bilik suara, dengan segala akibat yang menyertainya.

Pesan Sutoyo Abadi jelas: waktunya sudah tidak untuk sekadar wacana lagi.