Tiga Tuntutan Rakyat Menggema: Ganti Kapolri, Lengserkan Gibran, dan Hukum Jokowi

TRITUPOL: GANTI KAPOLRI, MAKZULKAN GIBRAN, ADILI JOKOWI

oleh M Rizal Fadillah

Ada tiga tuntutan politik yang mendesak. Ganti Kapolri, makzulkan Gibran, dan adili Jokowi. Mungkin ini bukan segalanya, tapi inilah titik awal untuk membenahi keadaan. Ketiganya dianggap sebagai sumber masalah yang terus membuat negeri ini ruwet dan penuh masalah tanpa ujung pangkal.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, orang Ambon yang beragama Kristen Protestan, sering disebut sebagai tangan kanan Jokowi. Dia bagian dari lingkaran Solo. Karirnya dekat dengan presiden: dulu ajudannya, lalu Kapolresta Surakarta saat Jokowi masih walikota. Waktu jadi Kabareskrim, terjadi peristiwa memilukan: pembantaian enam anggota Laskar FPI. Polisi terlibat jelas di sini.

Sudah lima tahun dia memegang kendali. Lama sekali. Tanpa prestasi yang benar-benar menonjol, malah penuh kontroversi. Ambil contoh kerusuhan Agustus 2025 yang diduga kuat bagian dari operasi internal kepolisian. Investigasi? Nihil.

Lalu ada ikrar "obor" Ksatria Bhayangkara, pembentukan Tim Transformasi Reformasi, dominasi di Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, sampai penolakan untuk berada di bawah kementerian. Belum lagi perintah untuk melawan aspirasi rakyat habis-habisan. Semua ini seperti pertanda bahwa Sigit sedang memberontak.

Di sisi lain, tuntutan untuk memakzulkan Gibran juga menguat. Dia disebut "bocil" oleh banyak kalangan. Pencalonannya diwarnai manipulasi dokumen untuk menutupi syarat pendidikan SMA. Rekayasanya berawal dari masa walikota. Pendidikan luar negerinya tidak jelas, ada kongkalikong dengan Kemendikbud, MK, dan KPU. Kemenangannya pun dianggap curang.

Gibran dinilai tak punya kapabilitas memadai untuk jadi wapres. Peran Jokowi sangat besar di sini, baik dalam menyukseskan maupun melindunginya. Nepotisme terjadi secara terang-terangan, sebuah tindak kriminal yang nyata.

Lalu, adili Jokowi. Itu suara rakyat yang menuntut pertanggungjawaban. Di eranya, sistem bernegara rusak. Korupsi merajalela, politik dinasti menguat, hak asasi dilanggar, dan keabsahan ijazahnya sendiri jadi bahan pertanyaan. Dia dikenal sebagai pembohong. Bersama "Lord" Luhut, dia dituding menjual kedaulatan bangsa ke China.

Nah, realisasi Tritupol ini makin mendesak karena rezim Prabowo terlihat tak berkutik. Prabowo, sejauh ini, cuma jadi boneka mainan Kapolri dan Jokowi. Gibran di sisinya bagai anak macan lucu yang siap menerkam kapan saja. Nyali Prabowo menyusut di tengah desakan dan ancaman yang makin menjadi.

Maka, rakyat harus bergerak. Mengepung istana, mendesak presiden agar punya nyali mengganti Kapolri. Mengepung DPR dan MPR, mendesak mereka bertindak rasional memakzulkan Gibran. Bergerak bersama aparat setempat untuk menangkap Jokowi, menyidik, dan segera membawanya ke pengadilan.

Singkatnya, Tritupol harus jadi agenda prioritas. Untuk kebaikan negeri, sebagai bentuk bakti pada ibu pertiwi.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 4 Januari 2026