Potensi Rp70 Triliun Tersandera: Mengapa Game Lokal Cuma Kuasai 5% Pasar Sendiri?

JAKARTA – Ada paradoks menarik di industri game kita. Jumlah pemainnya luar biasa, mencapai 154 juta orang. Nilai pasarnya pun tak main-main, menembus US$2 miliar. Tapi, di balik angka gemilang itu, tersimpan fakta yang bikin miris: 95% pasar dikuasai oleh game-game buatan luar negeri. Sisanya, cuma 5%, adalah porsi untuk developer lokal.

Agung Satria Permana, seorang peneliti dari Center of Industry, Trade and Investment INDEF, membeberkan data ini dalam podcast Watch on Economy. Menurutnya, posisi Indonesia sebenarnya cukup mentereng di kancah global.

"Kita peringkat pertama di Asia Tenggara, bahkan ke-15 di dunia untuk kapitalisasi pasar game," ujarnya.

Namun begitu, ia melanjutkan, "Dari US$2 miliar tadi, kontribusi developer dalam negeri sangat kecil. Hanya 5%. Sebagian besar justru dinikmati pelaku asing."

Lantas, apa yang bikin kalah bersaing? Agung menyoroti kesenjangan teknologi. Developer luar sudah jauh melesat dengan grafis HD yang nyaris mirip asli. Sementara, beberapa game lokal masih terkesan jadul, baik dari segi tampilan maupun mesin permainannya.

Persoalan lain adalah skala ekonomi. Industri game dalam negeri dinilai belum efisien. Alhasil, dana yang seharusnya bisa dipakai untuk marketing besar-besaran, malah habis untuk biaya produksi. Mereka belum mencapai titik optimal untuk bersaing secara finansial.

Kalau lihat preferensi pemain, mobile gaming masih jadi raja. Pangsa pasarnya sekitar 60%. Diikuti PC gaming sebesar 25%, dan konsol menyumbang 15%. Dominasi game ponsel ini wajar. Model free-to-play-nya lebih terjangkau ketimbang harus beli perangkat konsol atau PC yang harganya selangit.

Dari sisi kontribusi ekonomi, industri ini sebenarnya menyumbang Rp30 hingga 70 triliun terhadap PDB. Sayangnya, karena pasar dikuasai asing, manfaat ekonominya lebih banyak mengalir ke luar negeri. Potensi besar itu belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

Pemerintah sebenarnya sudah bergerak. Lewat Perpres 19/2024, mereka ingin percepat pengembangan industri game nasional. Ada juga program pelatihan seperti IGDX dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tapi, menurut Agung, dukungan itu masih terbatas. "Sejauh ini lebih banyak ke pelatihan. Belum banyak yang spesifik ke industri, misalnya dalam bentuk insentif," katanya.

Di sisi lain, kabarnya Kementerian Ekonomi Kreatif sedang menyiapkan insentif untuk industri kreatif, termasuk game. Rencananya, insentif itu akan difokuskan untuk pengembangan intellectual property (IP).

Tantangan klasik lain yang masih menghantui adalah pembajakan. Survey Asosiasi Game Indonesia pada 2022 mengungkap hal yang memprihatinkan: 46% dari 1.000 responden mengaku pernah memakai game bajakan. Ini jelas jadi disinsentif bagi investor. Buat apa masuk ke industri kalau hasil karyanya gampang dibajak?

Ke depan, harapan Agung jelas: semakin banyak game lokal yang go international. Tapi jalan menuju sana masih panjang.

"PR utama pemerintah adalah menyelesaikan pemerataan infrastruktur, terutama akses internet," tutupnya. Ia menekankan, koneksi yang cepat dan merata adalah urat nadi bagi game dan esports. Tanpa itu, sulit bagi developer lokal untuk benar-benar melesat.