Elit Global dan Kejahatan yang Dilembagakan: Saat Hukum Melindungi Para Dalang

Kita kerap dijejali klaim bahwa hidup di era modern adalah puncak peradaban. Teknologi canggih, hukum internasional, dan jargon-jargon hak asasi manusia terdengar di mana-mana. Tapi, coba lihat lebih dalam. Ada fakta mengerikan yang terus muncul ke permukaan: justru orang-orang yang berada di puncak kekuasaan, yang sering kali menjadi dalang kejahatan paling keji.

Ambil contoh kasus Jeffrey Epstein. Skandal itu cuma satu yang kebetulan bocor ke publik. Jaringannya mengerikan perdagangan anak, eksploitasi seksual yang terstruktur rapi. Dia punya pulau pribadi, pesawat jet, dan yang paling parah, perlindungan hukum yang bertahan bertahun-tahun. Pelakunya? Bukan orang sembarangan. Mereka punya akses ke uang, kekuasaan, dan institusi yang seharusnya menegakkan hukum.

Ini bukan cerita baru. Sejarah modern kita penuh dengan pola serupa. Lihat saja, perang yang didalangi demi menggerakkan industri senjata. Atau kudeta di negara lain yang disponsori hanya untuk menguasai sumber daya alamnya. Bahkan eksploitasi manusia bisa dilegalkan lewat celah-celah hukum. Sementara itu, di Irak, Afghanistan, Palestina, atau Suriah, jutaan anak jadi korban. Para pengambil keputusan? Mereka tetap nyaman duduk di balik meja rapat ber-AC.

Yang ironis, dunia punya cara sendiri untuk menyebut semua ini. Bukan kejahatan, tapi “kesalahan kebijakan”. Pelakunya bukan penjahat, melainkan “pemimpin”. Korban-korban diminta untuk mengerti “kompleksitas situasi geopolitik”. Sungguh sebuah permainan kata yang licik.

Di sinilah akar masalahnya. Persoalannya bukan karena kita kekurangan hukum. Tidak. Justru kita kehilangan patokan benar-salah yang mutlak. Saat syariat Allah disingkirkan, keadilan jadi tidak punya pondasi yang kokoh. Ia jadi lentur, bisa dibengkokkan untuk melayani kepentingan. Hukum jadi keras untuk yang lemah, tapi lunak untuk yang berkuasa.

Sistem yang kita anut sekarang sekuler dan kapitalistik menempatkan keuntungan dan manfaat sebagai ukuran segalanya. Kalau sebuah kejahatan mendatangkan untung, secara ekonomi atau politik, maka akan selalu ada pembenarannya. Jika satu bangsa harus dikorbankan demi “stabilitas global”, itu dianggap sebagai harga yang wajar. Makanya, genosida bisa terjadi di depan mata kita, tapi pelakunya malah bebas berkeliaran, bahkan kadang dielu-elukan.

Islam melihat ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dalam syariat Allah, nyawa manusia itu suci, tanpa tawar-menawar. Anak-anak harus dilindungi, titik. Kekuasaan bukan hak untuk memuaskan nafsu, melainkan amanah yang berat, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Adil. Di sini, tidak ada yang kebal hukum. Hukumnya datang dari Zat yang tidak bisa disuap oleh uang atau diintimidasi oleh jabatan.

Ketika Islam tidak diterapkan secara menyeluruh, yang muncul adalah kekosongan nilai. Itulah yang kita saksikan sekarang. Dunia terlihat tertib di permukaan, tapi busuk di dalam. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan dilembagakan. Skandal seperti Epstein itu cuma puncak gunung es dari sistem yang jauh lebih besar dan lebih gelap.

Jadi, pertanyaannya bukan cuma siapa pelakunya. Tapi, sistem apa yang memungkinkan kejahatan semacam ini hidup subur dan bahkan dilindungi? Selama dunia masih menolak syariat Allah dan mengagungkan hukum buatan manusia yang penuh kepentingan, selama itu pula kejahatan para elit global akan terus berulang. Dan korbannya selalu sama: orang-orang kecil yang tak punya daya.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti membohongi diri sendiri. Peradaban kita ini bukan sedang sakit ringan. Ia bangkrut secara moral. Dan kebangkrutan semacam ini tidak akan bisa disembuhkan dengan slogan-slogan kosong. Hanya dengan kembali kepada aturan dari Sang Pencipta, harapan itu bisa muncul kembali.

Selvi Sri Wahyuni, M.Pd