Dialog Terbuka dan Ujian Nyata: Akankah Kedaulatan Kembali ke Rakyat?

Kekuatan Kedaulatan Harus Kembali ke Rakyat

Pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh kritis akhir Januari lalu menarik untuk dicermati. Bukan cuma soal apa yang dibicarakan, tapi lebih pada apa yang diwakilinya: sebuah ujian terhadap relasi kekuasaan yang ada. Pemerintah terlihat mau membuka pintu dialog, itu bagus. Tapi di luar ruang rapat, publik bertanya-tanya. Akankah keterbukaan ini berbuah pada langkah-langkah berani yang sungguh-sungguh mengubah keadaan?

Dialog memang jantung demokrasi. Tapi kita semua tahu, demokrasi tak bisa hidup dari obrolan semata. Ia butuh keputusan tegas. Kebijakan yang berani sentuh akar persoalan, yang berani ubah struktur yang selama ini timpang. Jadi, ukuran keberhasilan pertemuan semacam ini bukan pada kesan hangatnya percakapan, melainkan pada dampak riilnya terhadap arah pemerintahan ke depan.

Kedaulatan yang Tergerus

Konstitusi kita terang benderang bilang kedaulatan ada di tangan rakyat. Kenyataannya? Dalam praktek sehari-hari, kedaulatan itu seperti menyusut. Ambil contoh kebijakan strategis di sektor politik, ekonomi, sampai pengelolaan sumber daya alam. Seringkali, yang menentukan hanyalah segelintir elite dengan kepentingan ekonominya sendiri. Inilah yang kita sebut oligarki, persoalan klasik yang terus menggerogoti.

Dan oligarki ini cerdik. Ia tak cuma bermain dengan uang, tapi merasuk secara sistemik. Lihat saja bagaimana ia mempengaruhi pembiayaan partai politik, merancang regulasi, bahkan memengaruhi penegakan hukum. Akibatnya, negara kerap terjebak dalam posisi serba salah seolah takut bersikap tegas karena khawatir mengganggu ‘stabilitas’ yang sebenarnya rapuh.

Pada titik inilah kedaulatan rakyat kerap dikorbankan.

Keterbukaan Itu Baru Awal

Sikap terbuka Presiden patut kita hargai. Tapi dalam politik, keterbukaan yang cuma jadi sikap personal itu belum cukup. Ia harus diterjemahkan jadi tindakan. Jadi keputusan politik yang berani, sekalipun keputusan itu berisiko dan tak populer di kalangan tertentu.

Lantas, bagaimana mengukur keberanian itu? Sederhana saja: sejauh mana negara punya kemauan untuk menjauh dari cengkeraman oligarki. Tanpa itu, setiap wacana pengembalian kedaulatan cuma akan mentok di tengah jalan. Diskusi yang terbuka malah berpotensi jadi alat untuk menunda-nunda perubahan, jika tak diikuti aksi nyata.

Berpihak itu Pilihan Politik

Berpihak kepada rakyat bukan sekadar slogan. Itu adalah pilihan politik yang tegas. Negara harus jelas posisinya. Menjauh dari oligarki artinya menata ulang relasi kekuasaan yang selama ini timpang. Mulai dari membenahi tata kelola sumber daya alam, merapikan sistem pembiayaan politik, sampai menegakkan hukum yang tak mudah dibeli oleh kekuatan modal.

Jelas, langkah-langkah seperti ini tidak gampang. Bahkan bisa bikin risi banyak pihak. Tapi kepemimpinan nasional bukanlah soal mencari popularitas semata. Ia diuji dari nyali untuk mengambil risiko, demi kepentingan bangsa jangka panjang.