Nah, di sinilah tujuan pertemuan itu jadi penting. Selama ini, banyak wadah perjuangan bergerak sendiri-sendiri. Agenda utamanya sederhana tapi berat: menyamakan persepsi soal kondisi bangsa yang carut-marut, menghimpun aspirasi, dan yang paling krusial, membangun sebuah wadah perjuangan kolektif.
Soenarko pun merinci setidaknya lima bentuk perampasan kedaulatan itu. Pertama, kedaulatan ekonomi yang hanya berputar di kalangan segelintir orang. Lalu, kedaulatan hukum yang timpang dan penuh ketidakadilan. Kedaulatan politik juga dianggap sudah jauh dari rakyat, cuma dikelola partai politik. Sumber daya alam kita? Dikuasai kelompok kecil. Bahkan ada wilayah yang bagai 'negara dalam negara', lepas dari kendali.
Pertemuan yang digagas Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) itu pada akhirnya berharap satu hal: persatuan. Dengan masukan dan kekuatan bersama, tekanan bisa diberikan kepada eksekutif dan legislatif agar kembali ke jalan konstitusi, mendengarkan keinginan rakyat yang sesungguhnya.
Artikel Terkait
Buku Darurat Belanda: Bukan Alarm Perang, tapi Ajakan Bertahan Mandiri
Lantai Ambrol di Tangsi Belanda Siak, Puluhan Pelajar SD Terluka
MSCI Beri Peringatan, Pasar Modal Indonesia di Ambang Degradasi
Operasi SAR 13 Hari di Gunung Lawu Ditutup, Yasid Ahmad Firdaus Belum Ditemukan