Diplomasi atau Pengkhianatan? Indonesia di Meja Perundingan Tanpa Palestina

Artinya, perdamaian Timur Tengah dan mungkin konflik global lain diletakkan di tangan satu individu. Seorang dengan rekam jejak politik unilateral, pendekatan transaksional, dan keberpihakan yang jelas.

Kalau PBB masih bisa dikritik karena hak veto lima negara, BoP melangkah lebih ekstrem. Hak veto itu kini berada di satu orang. Ini bukan lagi diplomasi antarnegara, melainkan politik kehendak personal.

Melalui lensa Post-Kolonialisme, absennya Palestina adalah bentuk klasik penjajahan epistemik. Mereka diposisikan sebagai pihak yang ‘tidak cukup rasional’ atau ‘tidak cukup stabil’ untuk bicara atas nasibnya sendiri.

Gayatri Spivak punya istilah untuk kondisi di mana the subaltern cannot speak. Dalam BoP, Palestina bahkan tidak diberi kesempatan untuk tidak didengar karena mereka sama sekali tidak diundang.

Indonesia, bangsa yang lahir dari perlawanan kolonial, seharusnya berdiri paling depan menolak logika macam ini. Diam dalam forum semacam itu, bagi saya, sama saja mengkhianati memori sejarah sendiri.

Memang, sering ada pembelaan. “PBB sudah gagal, jadi perlu alternatif,” begitu kira-kira argumennya. Ini setengah benar, tapi menyesatkan.

PBB gagal bukan karena kurang forum. Ia gagal karena hak veto Amerika Serikat yang terus melindungi Israel dari sanksi. Setiap upaya menjatuhkan resolusi mengikat selalu kandas di Dewan Keamanan.

Tapi solusinya bukan membentuk forum baru yang lebih bias dan hierarkis. Solusinya adalah mendorong reformasi struktural PBB dan menuntut konsistensi hukum internasional. Kalau PBB saja tak bisa adil karena dominasi AS, apa mungkin forum yang sepenuhnya dikendalikan AS bisa objektif?

Bebas-Aktif atau Bebas-Diperalat?

Politik luar negeri kita menganut prinsip bebas-aktif. Tapi bebas-aktif bukan berarti aktif di setiap undangan, apalagi undangan yang sejak awal mengosongkan kursi sang korban.

Aktif yang kehilangan prinsip hanyalah partisipasi simbolik. Bahaya. Ia menciptakan ilusi bahwa kita sedang berkontribusi, padahal kita cuma jadi figuran dalam panggung yang skenarionya ditulis orang lain.

BoP, dengan segala hierarki dan transaksionalismenya, lebih mendekati pasifikasi. Tujuannya menenangkan konflik agar tak mengganggu stabilitas global, bukan menyelesaikan akar penjajahan.

Jika Indonesia tetap duduk di meja ini tanpa menuntut kehadiran Palestina, tanpa mendesak akuntabilitas hukum, dan tanpa menolak struktur absolutisme kepemimpinan, maka kita sedang melakukan hal paling berbahaya dalam diplomasi: menormalkan ketidakadilan.

Sejarah nanti tak akan terlalu mencatat siapa saja yang hadir di forum elite. Sejarah akan mengingat siapa yang berani menolak duduk, ketika meja itu dibangun di atas penyingkiran. Seperti peringatan Tan Malaka, percuma saja berdiskusi tentang perdamaian, jika pemilik rumah bahkan tak diberi kunci untuk membuka pintunya sendiri.