Diplomasi atau Pengkhianatan? Indonesia di Meja Perundingan Tanpa Palestina

“Tuan rumah tidak akan berdiskusi dengan maling yang menjarah rumahnya.” Tan Malaka

Ada semacam kebanggaan, barangkali, melihat nama Indonesia tercantum dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat. Forum yang digadang-gadang bakal meredakan konflik Israel-Palestina itu seolah memberi kita kursi di meja perundingan global. Kita kembali duduk bersama kekuatan-kekuatan besar dunia. Tapi, benarkah ini kemajuan diplomasi?

Kalau dicermati lebih jauh, forum ini justru mengungkap wajah buruk tata kelola dunia saat ini. Ketimpangan, personalisasi kekuasaan, dan erosi multilateralisme tampak nyata di sini. Dan satu hal yang paling mengusik: Palestina, pihak yang paling berkepentingan, justru tidak diundang. Mereka absen dari pembahasan tentang masa depan mereka sendiri.

Strukturnya pun tak kalah problematik. Amerika Serikat, lewat figur Donald Trump, duduk sebagai ketua dengan kewenangan yang hampir absolut dan masa jabatan yang tak jelas. Perdamaian dalam kerangka ini rasanya bukan lagi misi kemanusiaan bersama, melainkan lebih mirip proyek privat yang sarat aroma bisnis dan patronase politik.

Sejarah kita seharusnya membuat kita peka. Kita pernah merasakan pahitnya nasib bangsa yang ditentukan di meja perundingan oleh kekuatan asing. Bedanya, dulu dalam Konferensi Meja Bundar, Indonesia hadir sebagai pihak yang diperjuangkan. Kini, dalam BoP, posisi itu kosong. Palestina tak hadir, sementara negara-negara lain termasuk kita membicarakan mereka.

Di sinilah kutipan Tan Malaka terasa begitu keras dan relevan. Ini bukan dialog antara korban dan pelaku. Ini seperti negosiasi antar-tetangga jauh tentang rumah yang sedang dijarah, sementara pemilik rumahnya sendiri tak diizinkan masuk ke ruang tamu.

Liberalisme Institusional: Saat Lembaga Menjadi Alat Hegemoni

Ada teori dalam hubungan internasional yang namanya Liberalisme Institusional. Intinya, lembaga internasional dianggap bisa meredam konflik lewat aturan dan dialog. Tapi teori itu runtuh ketika lembaga tersebut dari sononya sudah dikendalikan oleh satu kekuatan hegemon.

Board of Peace ini bukan lahir dari mandat PBB. Ia murni inisiatif AS negara yang selama puluhan tahun jadi pelindung utama Israel di Dewan Keamanan. Ketidakhadiran Palestina sejak awal sudah jadi alarm. BoP bukan arena netral. Ia lebih mirip instrumen untuk mengelola konflik agar tak mengganggu stabilitas kepentingan geopolitik sang pembentuknya.

Lalu, di mana posisi Indonesia? Kehadiran kita berisiko cuma jadi legitimasi moral belaka. Sebagai negara Muslim terbesar, kita memberi kesan seolah forum ini inklusif dan adil. Padahal, fondasinya sudah timpang sebelah.

Dari kacamata Realisme, struktur BoP justru sangat masuk akal. Tak ada ilusi moralitas di sini. Yang ada cuma kekuatan, uang, dan kontrol. Contoh nyatanya? Negara yang mau jadi anggota permanen wajib menyetor dana fantastis, hingga USD 1 miliar. Sementara yang tak mampu, seperti Indonesia, cuma dapat kursi sementara dengan masa jabatan terbatas. Nasibnya sepenuhnya bergantung pada keputusan Ketua.

Ini bukan multilateralisme. Ini diplomasi transaksional tulen. Kedaulatan seolah dibarter dengan kontribusi finansial. Keadilan tunduk pada neraca pembayaran.

Personalisasi Kekuasaan: Trump sebagai “Ketua Seumur Hidup”

Dalam studi hubungan internasional, personalisasi institusi adalah tanda kemunduran. BoP menabrak prinsip dasar itu. Donald Trump ditunjuk sebagai ketua tanpa mekanisme rotasi yang jelas. Bisa jadi seumur hidup.