Diplomasi atau Pengkhianatan? Indonesia di Meja Perundingan Tanpa Palestina

“Tuan rumah tidak akan berdiskusi dengan maling yang menjarah rumahnya.” Tan Malaka

Ada semacam kebanggaan, barangkali, melihat nama Indonesia tercantum dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat. Forum yang digadang-gadang bakal meredakan konflik Israel-Palestina itu seolah memberi kita kursi di meja perundingan global. Kita kembali duduk bersama kekuatan-kekuatan besar dunia. Tapi, benarkah ini kemajuan diplomasi?

Kalau dicermati lebih jauh, forum ini justru mengungkap wajah buruk tata kelola dunia saat ini. Ketimpangan, personalisasi kekuasaan, dan erosi multilateralisme tampak nyata di sini. Dan satu hal yang paling mengusik: Palestina, pihak yang paling berkepentingan, justru tidak diundang. Mereka absen dari pembahasan tentang masa depan mereka sendiri.

Strukturnya pun tak kalah problematik. Amerika Serikat, lewat figur Donald Trump, duduk sebagai ketua dengan kewenangan yang hampir absolut dan masa jabatan yang tak jelas. Perdamaian dalam kerangka ini rasanya bukan lagi misi kemanusiaan bersama, melainkan lebih mirip proyek privat yang sarat aroma bisnis dan patronase politik.

Sejarah kita seharusnya membuat kita peka. Kita pernah merasakan pahitnya nasib bangsa yang ditentukan di meja perundingan oleh kekuatan asing. Bedanya, dulu dalam Konferensi Meja Bundar, Indonesia hadir sebagai pihak yang diperjuangkan. Kini, dalam BoP, posisi itu kosong. Palestina tak hadir, sementara negara-negara lain termasuk kita membicarakan mereka.

Di sinilah kutipan Tan Malaka terasa begitu keras dan relevan. Ini bukan dialog antara korban dan pelaku. Ini seperti negosiasi antar-tetangga jauh tentang rumah yang sedang dijarah, sementara pemilik rumahnya sendiri tak diizinkan masuk ke ruang tamu.

Liberalisme Institusional: Saat Lembaga Menjadi Alat Hegemoni

Ada teori dalam hubungan internasional yang namanya Liberalisme Institusional. Intinya, lembaga internasional dianggap bisa meredam konflik lewat aturan dan dialog. Tapi teori itu runtuh ketika lembaga tersebut dari sononya sudah dikendalikan oleh satu kekuatan hegemon.

Board of Peace ini bukan lahir dari mandat PBB. Ia murni inisiatif AS negara yang selama puluhan tahun jadi pelindung utama Israel di Dewan Keamanan. Ketidakhadiran Palestina sejak awal sudah jadi alarm. BoP bukan arena netral. Ia lebih mirip instrumen untuk mengelola konflik agar tak mengganggu stabilitas kepentingan geopolitik sang pembentuknya.

Lalu, di mana posisi Indonesia? Kehadiran kita berisiko cuma jadi legitimasi moral belaka. Sebagai negara Muslim terbesar, kita memberi kesan seolah forum ini inklusif dan adil. Padahal, fondasinya sudah timpang sebelah.

Dari kacamata Realisme, struktur BoP justru sangat masuk akal. Tak ada ilusi moralitas di sini. Yang ada cuma kekuatan, uang, dan kontrol. Contoh nyatanya? Negara yang mau jadi anggota permanen wajib menyetor dana fantastis, hingga USD 1 miliar. Sementara yang tak mampu, seperti Indonesia, cuma dapat kursi sementara dengan masa jabatan terbatas. Nasibnya sepenuhnya bergantung pada keputusan Ketua.

Ini bukan multilateralisme. Ini diplomasi transaksional tulen. Kedaulatan seolah dibarter dengan kontribusi finansial. Keadilan tunduk pada neraca pembayaran.

Personalisasi Kekuasaan: Trump sebagai “Ketua Seumur Hidup”

Dalam studi hubungan internasional, personalisasi institusi adalah tanda kemunduran. BoP menabrak prinsip dasar itu. Donald Trump ditunjuk sebagai ketua tanpa mekanisme rotasi yang jelas. Bisa jadi seumur hidup.

Artinya, perdamaian Timur Tengah dan mungkin konflik global lain diletakkan di tangan satu individu. Seorang dengan rekam jejak politik unilateral, pendekatan transaksional, dan keberpihakan yang jelas.

Kalau PBB masih bisa dikritik karena hak veto lima negara, BoP melangkah lebih ekstrem. Hak veto itu kini berada di satu orang. Ini bukan lagi diplomasi antarnegara, melainkan politik kehendak personal.

Melalui lensa Post-Kolonialisme, absennya Palestina adalah bentuk klasik penjajahan epistemik. Mereka diposisikan sebagai pihak yang ‘tidak cukup rasional’ atau ‘tidak cukup stabil’ untuk bicara atas nasibnya sendiri.

Gayatri Spivak punya istilah untuk kondisi di mana the subaltern cannot speak. Dalam BoP, Palestina bahkan tidak diberi kesempatan untuk tidak didengar karena mereka sama sekali tidak diundang.

Indonesia, bangsa yang lahir dari perlawanan kolonial, seharusnya berdiri paling depan menolak logika macam ini. Diam dalam forum semacam itu, bagi saya, sama saja mengkhianati memori sejarah sendiri.

Memang, sering ada pembelaan. “PBB sudah gagal, jadi perlu alternatif,” begitu kira-kira argumennya. Ini setengah benar, tapi menyesatkan.

PBB gagal bukan karena kurang forum. Ia gagal karena hak veto Amerika Serikat yang terus melindungi Israel dari sanksi. Setiap upaya menjatuhkan resolusi mengikat selalu kandas di Dewan Keamanan.

Tapi solusinya bukan membentuk forum baru yang lebih bias dan hierarkis. Solusinya adalah mendorong reformasi struktural PBB dan menuntut konsistensi hukum internasional. Kalau PBB saja tak bisa adil karena dominasi AS, apa mungkin forum yang sepenuhnya dikendalikan AS bisa objektif?

Bebas-Aktif atau Bebas-Diperalat?

Politik luar negeri kita menganut prinsip bebas-aktif. Tapi bebas-aktif bukan berarti aktif di setiap undangan, apalagi undangan yang sejak awal mengosongkan kursi sang korban.

Aktif yang kehilangan prinsip hanyalah partisipasi simbolik. Bahaya. Ia menciptakan ilusi bahwa kita sedang berkontribusi, padahal kita cuma jadi figuran dalam panggung yang skenarionya ditulis orang lain.

BoP, dengan segala hierarki dan transaksionalismenya, lebih mendekati pasifikasi. Tujuannya menenangkan konflik agar tak mengganggu stabilitas global, bukan menyelesaikan akar penjajahan.

Jika Indonesia tetap duduk di meja ini tanpa menuntut kehadiran Palestina, tanpa mendesak akuntabilitas hukum, dan tanpa menolak struktur absolutisme kepemimpinan, maka kita sedang melakukan hal paling berbahaya dalam diplomasi: menormalkan ketidakadilan.

Sejarah nanti tak akan terlalu mencatat siapa saja yang hadir di forum elite. Sejarah akan mengingat siapa yang berani menolak duduk, ketika meja itu dibangun di atas penyingkiran. Seperti peringatan Tan Malaka, percuma saja berdiskusi tentang perdamaian, jika pemilik rumah bahkan tak diberi kunci untuk membuka pintunya sendiri.