Di sisi lain, penandatanganan yang terjadi pada 22 Januari 2026 itu justru dianggap sebagai momen bersejarah oleh pemerintah. Dalam siaran persnya, Prabowo menyebut ini peluang nyata untuk perdamaian di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo.
Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif, seraya menyampaikan satu prinsip yang ia pegang. “Saya juga terang-terangan mengatakan, perdamaian hanya bisa datang, kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun juga harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapet perdamaian.”
Pernyataan itulah yang rupanya menjadi pangkal polemik.
Menurut informasi yang beredar, Board of Peace ini punya mandat cukup luas. Badan internasional itu nantinya akan mengawasi gencatan senjata, upaya stabilisasi keamanan, hingga proses rekonstruksi Gaza yang porak-poranda. Tugasnya juga mencakup pemulihan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Donald Trump, sang penggagas, menyebut BoP sebagai inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Badan ini dihimpun dari para pemimpin dunia yang dianggap punya pengaruh untuk mendorong perdamaian global.
Secara legal, pembentukannya merupakan bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza dan telah mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. Namun, bagi sebagian kalangan, legalitas formal itu tak serta-merta meredakan rasa prihatin.
Pertanyaannya kini, apakah langkah diplomasi ini akan membawa angin segar, atau justru memantik perdebatan yang lebih panjang di dalam negeri? Waktulah yang akan menjawab.
Artikel Terkait
Hukum di Indonesia: Sapu Kotor yang Hanya Memindahkan Sampah?
KPK Beberkan 116 Perkara Korupsi Sepanjang 2025, 11 Diantaranya Tertangkap Tangan
Ketika Hawking Menyerah pada Mimpi: Teori Segalanya yang Tak Pernah Terwujud
KPK Klaim Kembalikan Aset Rp 1,5 Triliun ke Negara di 2025