Felix Siauw Kecam Langkah Prabowo di Davos: Penjajahan Gaya Baru

Ustadz Felix Siauw tak menyembunyikan kekecewaannya. Kritiknya mengeras menyusul langkah pemerintah Indonesia yang memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah inisiatif yang digagas Presiden AS Donald Trump. Penandatanganan piagamnya sendiri dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, akhir Januari lalu.

Bagi Felix, keputusan ini terasa janggal. Bahkan lebih dari itu.

"Itu menurutku jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru, kezaliman yang nyata," ujarnya dengan nada tegas.

“Ada yang petantang-petenteng merasa dia adalah pemilik dunia dan bisa menentukan apa saja yang mau dia buat terkhusus untuk Gaza, dan presiden kita ikut didalamnya.”

Ia lalu mengajak kita membayangkan sebuah analogi yang gamblang. Coba pikir, katanya, apa yang bisa diselesaikan dari sini? Menurutnya, ini adalah bentuk penjajahan pemikiran.

“Kalau ada orang diperkosa, dibunuh, kita bilang dong, ini adalah kegilaan. Ini kesadisan. Tapi mereka malah bilang keselamatan Israel. Kenapa kita gak bilang, Palestina harus kita utamakan, penjahat harus diadili seadil-adilnya?”

Felix tampaknya tak menuntut hal yang muluk-muluk. “Aku gak menuntut presiden kita untuk berpikir cerdas. Berpikir normal saja,” lanjutnya.

“Tapi malah berulang kali bilang kita harus menjaga keselamatan Israel. Bagiku itu bukan hanya gak normal, tapi cara berpikir yang sesat."

Di sisi lain, penandatanganan yang terjadi pada 22 Januari 2026 itu justru dianggap sebagai momen bersejarah oleh pemerintah. Dalam siaran persnya, Prabowo menyebut ini peluang nyata untuk perdamaian di Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo.

Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif, seraya menyampaikan satu prinsip yang ia pegang. “Saya juga terang-terangan mengatakan, perdamaian hanya bisa datang, kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun juga harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapet perdamaian.”

Pernyataan itulah yang rupanya menjadi pangkal polemik.

Menurut informasi yang beredar, Board of Peace ini punya mandat cukup luas. Badan internasional itu nantinya akan mengawasi gencatan senjata, upaya stabilisasi keamanan, hingga proses rekonstruksi Gaza yang porak-poranda. Tugasnya juga mencakup pemulihan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Donald Trump, sang penggagas, menyebut BoP sebagai inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Badan ini dihimpun dari para pemimpin dunia yang dianggap punya pengaruh untuk mendorong perdamaian global.

Secara legal, pembentukannya merupakan bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza dan telah mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. Namun, bagi sebagian kalangan, legalitas formal itu tak serta-merta meredakan rasa prihatin.

Pertanyaannya kini, apakah langkah diplomasi ini akan membawa angin segar, atau justru memantik perdebatan yang lebih panjang di dalam negeri? Waktulah yang akan menjawab.