Kapolri Sigit Tolak Penempatan di Bawah Kementerian, Ada Apa di Baliknya?

Penolakan Kapolri dan Tegangnya Peta Kekuasaan

Gagasan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian lagi-lagi memicu gelombang. Kali ini, penolakan keras dari Kapolri Listyo Sigit bukan cuma soal birokrasi. Banyak yang mencium aroma pertarungan politik tingkat tinggi di baliknya.

Menurut Sutoyo Abadi dari Kajian Politik Merah Putih, sikap tegas Sigit itu punya sandaran kuat. Dia diduga masih mendapat dukungan dari jaringan kekuasaan lama, yang kerap disebut-sebut sebagai "geng Jokowi".

Ucap Sutoyo dalam keterangannya, Selasa lalu. Pernyataannya itu langsung menyulut spekulasi.

Di sisi lain, ada satu poin konkret yang disoroti: terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini dinilai menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Nyatanya, Perpol itu justru membuka jalan lebar bagi perwira aktif untuk mengisi pos-pos strategis di lembaga negara.

lanjut Sutoyo.

Kalau Presiden Prabowo memang tak bisa mengoreksi kebijakan Kapolri, maka ada yang tak beres dalam hubungan sipil-militer. Begitu kira-kira kesimpulan sementara. Kritik pun mengarah ke Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo. Komisi itu dinilai belum menunjukkan gigitannya.