Kapolri Sigit Tolak Penempatan di Bawah Kementerian, Ada Apa di Baliknya?

Penolakan Kapolri dan Tegangnya Peta Kekuasaan

Gagasan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian lagi-lagi memicu gelombang. Kali ini, penolakan keras dari Kapolri Listyo Sigit bukan cuma soal birokrasi. Banyak yang mencium aroma pertarungan politik tingkat tinggi di baliknya.

Menurut Sutoyo Abadi dari Kajian Politik Merah Putih, sikap tegas Sigit itu punya sandaran kuat. Dia diduga masih mendapat dukungan dari jaringan kekuasaan lama, yang kerap disebut-sebut sebagai "geng Jokowi".

"Ini bukan sikap biasa. Ini keberanian politik. Listyo Sigit diduga dibekingi kekuatan politik sisa rezim sebelumnya dan bahkan disebut-sebut memiliki data atau informasi sensitif yang menjadi kelemahan Presiden Prabowo,"

Ucap Sutoyo dalam keterangannya, Selasa lalu. Pernyataannya itu langsung menyulut spekulasi.

Di sisi lain, ada satu poin konkret yang disoroti: terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini dinilai menabrak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Nyatanya, Perpol itu justru membuka jalan lebar bagi perwira aktif untuk mengisi pos-pos strategis di lembaga negara.

"Ini jelas melanggar semangat konstitusi. Yang lebih berbahaya, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri terkesan membiarkan,"

lanjut Sutoyo.

Kalau Presiden Prabowo memang tak bisa mengoreksi kebijakan Kapolri, maka ada yang tak beres dalam hubungan sipil-militer. Begitu kira-kira kesimpulan sementara. Kritik pun mengarah ke Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian bentukan Prabowo. Komisi itu dinilai belum menunjukkan gigitannya.

"Komisi ini seperti macan ompong. Tidak ada satu pun langkah tegas terhadap kebijakan Kapolri yang menuai kontroversi,"

katanya dengan nada kecewa.

Dia bahkan menyebut Presiden dan komisinya terlihat tak berdaya menghadapi manuver Sigit. "Kalau Presiden tidak bisa mengendalikan Kapolri, siapa sebenarnya yang memegang kendali?" tegas Sutoyo. Pertanyaan itu menggantung, menusuk langsung ke jantung persoalan.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya "politik sandera". Sigit diduga menyimpan data atau informasi strategis tentang elite kekuasaan, termasuk Presiden, yang membuat posisinya sulit untuk disentuh. "Ini yang membuat Kapolri sangat percaya diri. Ia tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga kekuatan informasi," ujar Sutoyo.

Posisi Sigit sebagai Kapolri sendiri adalah warisan dari era Jokowi. Artinya, secara politik, ikatan dengan jaringan dan kepentingan lama masih kuat. "Polri hari ini belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan baru. Ini transisi kekuasaan yang belum tuntas," imbuhnya.

Situasi ini, jika dibiarkan, dinilai mengancam. Reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan sejak 1998 bisa mundur jauh. "Polisi semakin dominan di ranah sipil, sementara kontrol sipil melemah. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sutoyo.

Desakan pun dilayangkan. Presiden Prabowo didesak untuk bersikap tegas, mengevaluasi Perpol 10/2025, dan menata ulang relasi Polri dengan kekuasaan sipil.

"Kalau tidak, publik akan menilai Presiden kalah oleh Kapolri. Dan itu preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita,"

pungkasnya menutup pernyataan.