katanya dengan nada kecewa.
Dia bahkan menyebut Presiden dan komisinya terlihat tak berdaya menghadapi manuver Sigit. "Kalau Presiden tidak bisa mengendalikan Kapolri, siapa sebenarnya yang memegang kendali?" tegas Sutoyo. Pertanyaan itu menggantung, menusuk langsung ke jantung persoalan.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya "politik sandera". Sigit diduga menyimpan data atau informasi strategis tentang elite kekuasaan, termasuk Presiden, yang membuat posisinya sulit untuk disentuh. "Ini yang membuat Kapolri sangat percaya diri. Ia tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga kekuatan informasi," ujar Sutoyo.
Posisi Sigit sebagai Kapolri sendiri adalah warisan dari era Jokowi. Artinya, secara politik, ikatan dengan jaringan dan kepentingan lama masih kuat. "Polri hari ini belum sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan baru. Ini transisi kekuasaan yang belum tuntas," imbuhnya.
Situasi ini, jika dibiarkan, dinilai mengancam. Reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan sejak 1998 bisa mundur jauh. "Polisi semakin dominan di ranah sipil, sementara kontrol sipil melemah. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sutoyo.
Desakan pun dilayangkan. Presiden Prabowo didesak untuk bersikap tegas, mengevaluasi Perpol 10/2025, dan menata ulang relasi Polri dengan kekuasaan sipil.
pungkasnya menutup pernyataan.
Artikel Terkait
Gaji Rp 250 Ribu, Komisi X Desak Upah Guru Honorer Naik ke Rp 5 Juta
Es Hunkwe Dituding Spons, TNI AD Buka Suara Soal Klarifikasi Viral
Amien Rais Ingatkan Prabowo: Jangan Terjebak Agenda Trump Soal Palestina
Menteri PU Paparkan Progres Pascabencana: 1.200 Huntara Disiapkan, Normalisasi Sungai Capai 52%