Polri Buka Dapur Umum MBG: Solusi atau Tabrakan Kepentingan?

Polri membuat dapur umum untuk program Makanan Beragam Bergizi (MBG). Langkah ini dianggap biasa saja, bahkan tampak dibanggakan lewat unggahan di media sosial.

Nah, yang jadi pertanyaan besar: dana untuk program ini datang dari mana? Apakah dari anggaran tahunan Polri yang mencapai lebih dari 100 triliun? Atau justru menggunakan anggaran khusus MBG yang seharusnya dikelola pihak lain?

Kalau sumbernya yang pertama, ya ini agak aneh. Anggaran sebesar itu diberikan untuk tugas pokok kepolisian, kok malah dipakai untuk hal di luar ranahnya?

Di sisi lain, kalau ternyata dananya dari anggaran MBG, masalah lain muncul. Uang yang seharusnya langsung menyasar UMKM dan masyarakat, malah mungkin lagi-lagi dikelola oleh pejabat. Alurnya jadi berbelit, bukan?

Pokoknya, mau dilihat dari sudut mana pun, kedua skenario itu sama-sama nggak bagus. Intinya bermasalah.

Peran polisi seharusnya jelas: menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kasus-kasus MBG beracun yang marak terjadi. Itu tugas mereka.

Tapi sekarang justru ikut-ikutan bikin program serupa. Gimana jadinya kalau suatu hari ada masalah di dapur MBG yang dikelola Polri sendiri? Siapa yang akan menyelidiki? Kan jadi tabrakan kepentingan.

Mirip banget dengan prinsip "wasit jangan ikut kompetisi". Sayangnya, prinsip sederhana ini sepertinya belum sepenuhnya dipahami.

(Rudyno)