Partai pendukung utama junta militer Myanmar, USDP, sudah menyatakan menang. Klaim kemenangan itu mereka sampaikan usai pemungutan suara bertahap yang berlangsung sebulan penuh. Tapi, bagi banyak pengamat dan aktivis demokrasi, pemilu ini cuma kedok belaka sebuah upaya mempercantik wajah rezim yang merebut kekuasaan lewat kudeta tiga tahun silam.
Seorang pejabat senior USDP, yang enggan namanya disebut, mengaku partainya meraih mayoritas kursi.
"Kami sudah memenangkan mayoritas," katanya kepada AFP pada Senin lalu.
"Kami berada pada posisi untuk membentuk pemerintahan baru."
Dia menambahkan, dengan kemenangan ini, langkah berikutnya adalah membentuk pemerintahan. "Karena kami menang dalam pemilu, kami akan bergerak ke tahap berikutnya," ujarnya. Pernyataan itu seolah mengonfirmasi narasi junta bahwa pemilu ini adalah jalan menuju normalitas. Namun, kenyataannya jauh dari kata normal.
Pemilu digelar di tengah perang saudara yang masih berkecamuk. Sejak kudeta 2021, militer menggulingkan pemerintahan sipil, memenjarakan Aung San Suu Kyi, dan membubarkan partainya. Kondisi itu membuat banyak pihak menilai pemilu ini sejak awal sudah tak adil. Tokoh oposisi disingkirkan, sementara wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak bahkan tidak menggelar pemungutan suara. Jadi, wajar jika legitimasinya dipertanyakan.
Artikel Terkait
Sengketa Tanah Berujung Maut, Saudara Tewas Dibacok di Jember
Hampir 170 Ribu Jemaah Haji 2026 Masuk Kategori Risti, Petugas Diminta Siap Ekstra
DPR Sahkan Sembilan Nama Calon Ombudsman, Siap Dilantik Presiden
Ribuan Tahun Siksa Barzakh, Firaun Masih Antre 50.000 Tahun di Padang Mahsyar