Dinasti Politik Membajak Demokrasi

Oleh: Nano Hendi Hartono
wartawan senior

Idealnya, demokrasi hadir untuk mencegah kekuasaan menumpuk di satu titik. Pada orang atau keluarga tertentu saja. Sistem ini dirancang supaya setiap warga punya peluang yang kurang lebih sama untuk terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Tapi kenyataan di Indonesia sekarang? Jauh panggang dari api. Demokrasi justru sering dibajak oleh kekuatan yang bertolak belakang dengan semangat awalnya: dinasti politik.

Fenomena ini sebetulnya bukan barang baru. Cuma, belakangan gejala-gejalanya kian terang benderang. Lihat saja, satu keluarga bisa menempatkan anak, menantu, saudara, bahkan kerabat jauh di berbagai posisi strategis. Mulai dari anggota DPR, DPRD, sampai kepala daerah. Semuanya dibungkus rapi dengan narasi yang normatif: mereka dipilih, bukan diturunkan. Mekanisme demokrasi yang berjalan, begitu kata mereka. Rakyat yang menentukan.

Tapi, benarkah prosesnya semurni itu?

Nyatanya, dinasti politik sering bersembunyi di balik demokrasi prosedural. Selama pemilu berlangsung, surat suara dicoblos, dan KPU mengesahkan hasilnya, maka semuanya dianggap sah. Padahal, demokrasi tidak boleh berhenti di situ. Demokrasi substantif menuntut lebih: keadilan, kesetaraan peluang, dan kebebasan pemilih dari segala bentuk manipulasi.

Di sinilah masalah utamanya. Dinasti politik punya keunggulan yang sulit ditandingi kandidat biasa. Akses dana mereka besar, jaringan kekuasaannya sudah mapan, dan popularitas seolah diwariskan begitu saja lewat nama besar keluarga. Dalam kontestasi yang timpang begini, pemilu memang tetap berjalan. Namun kompetisinya? Jauh dari kata adil.

Senjata utama mereka tentu saja uang. Dana yang melimpah memungkinkan mereka membanjiri ruang publik dengan baliho, iklan, dan serangkaian acara seremonial yang dikemas apik sebagai kepedulian sosial. Menjelang pemilu, bagi-bagi sembako atau bantuan tunai jadi pemandangan yang lumrah.

Secara formal, praktik semacam ini kerap dibantah sebagai politik uang. Ia diberi label lain: bantuan sosial, sedekah, atau kegiatan kemanusiaan. Tapi dalam konteks pemilu, sulit dipungkiri bahwa semua itu punya tujuan politis yang jelas. Yakni, membeli loyalitas dan menciptakan rasa hutang budi.

Di masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang masih rendah, cara ini sangat efektif. Rakyat terpaksa memilih bukan karena kapasitas atau visi calon, melainkan karena desakan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Alhasil, demokrasi direduksi jadi sekadar transaksi dagang, bukan pertarungan gagasan.