MUI Kritik Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza ala Trump

Bogor – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Amerika Serikat menuai kritik. Kali ini, suara itu datang dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi.

Menurut Kiai Muhyiddin, dunia Islam dan bangsa Palestina sendiri harus benar-benar memperhatikan pembentukan dewan ini. Tujuannya jelas: agar proses rekonstruksi Gaza nantinya selaras dengan aspirasi rakyat Palestina. Mereka, kata dia, adalah pemilik sah wilayah itu.

"Board of Peace besutan Presiden Donald Trump belum mencerminkan keinginan bangsa Palestina dan dunia Islam,"

Demikian pernyataan tertulisnya yang diterima pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Dia punya catatan serius. Menurutnya, dewan ini baru bisa berfungsi maksimal kalau terbebas dari hegemoni kekuatan tertentu. Terutama pengaruh Trump yang selama ini dikenal begitu berpihak pada Israel. Bahkan, dukungannya disebut ikut mengawali perang genosida di Gaza.

Di sisi lain, komposisi kepengurusan dan arah kebijakan dewan ini dinilai masih bermasalah. Kenapa? Karena tak melibatkan tokoh, pemimpin, apalagi rakyat Gaza secara langsung. Padahal, merekalah pihak yang paling paham betul kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil di tanah mereka sendiri.

Kiai Muhyiddin menegaskan satu hal: Gaza adalah wilayah berdaulat milik bangsa Palestina. Bukan milik AS atau perusahaan internasional mana pun. Keterlibatan pihak asing, jika ada, seharusnya hanya sebatas bentuk empati dan dukungan kemanusiaan. Bukan untuk mengendalikan penuh proses rekonstruksi.

"Kepengurusan Board of Peace yang saat ini terbentuk seharusnya bersifat sementara," jelasnya.

Fokusnya pun harus jelas: menghentikan kebiadaban dan genosida Israel terhadap warga Gaza. Itu yang utama.

Lebih jauh, dia menekankan perlunya memperluas keanggotaan dan partisipasi masyarakat internasional. Dengan begitu, dewan ini bisa benar-benar mewakili kepentingan global, bukan kepentingan sepihak satu negara.

"Tanpa melibatkan tokoh, pemimpin, dan rakyat Gaza, legitimasi Board of Peace cacat hukum dan berpotensi menjadi bom waktu,"

tegas Kiai Muhyiddin.

Selain itu, ada satu syarat lagi yang dia anggap penting. Board of Peace ini harus dapat endorsement dari PBB. Tujuannya agar ada pengawasan dan supervisi resmi dari badan dunia. Barulah akuntabilitas dan transparansinya bisa dijamin. Tanpa itu, semuanya terasa mengambang.