Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Trump: Strategi atau Penyimpangan Prinsip?

Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Langkah Berani atau Blunder Diplomatik?

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk duduk dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump langsung memantik perdebatan. Di satu sisi, langkah ini diklaim sebagai upaya konkret untuk menghentikan penderitaan di Gaza. Tapi di sisi lain, banyak yang mengernyitkan dahi. Ada yang bertanya-tanya, apa iya ini langkah yang tepat? Apalagi mengingat sosok Trump dan rekam jejaknya dalam isu Palestina.

Sejak dulu, Indonesia punya prinsip yang jelas: politik luar negeri bebas aktif. Kita bukan bagian dari blok mana pun dan selalu konsisten mendukung kemerdekaan bangsa yang tertindas, terutama Palestina. Prinsip ini bukan omong kosong. Ini fondasi yang membentuk identitas kita di mata dunia. Nah, setiap langkah yang berpotensi mengaburkan fondasi itu, wajar saja kalau dikritisi habis-habisan.

Lalu, ada masalah besar bernama Donald Trump. Selama jadi presiden AS, dia jelas-jelas memihak Israel. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah contoh nyata. Langkah itu ditolak banyak negara dan melawan resolusi PBB. Jadi, ketika Trump membentuk "dewan perdamaian", wajar kalau banyak yang skeptis. Agenda apa sebenarnya yang dibawa? Perdamaian versi siapa ini?

Inilah paradoks yang muncul. Indonesia ingin membela Gaza, tapi justru masuk ke forum yang digagas tokoh yang memberi angin bagi agresi Israel. Jelas, ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Menurut sejumlah pengamat, perdamaian yang mengabaikan kejahatan penjajahan dan hak merdeka Palestina hanyalah perdamaian semu. Ia cuma jadi alat untuk menstabilkan konflik demi kepentingan geopolitik segelintir pihak, bukan untuk menciptakan keadilan sejati.

Risiko lainnya adalah citra Indonesia sebagai negara non-blok. Bergabung dengan dewan bentukan tokoh sentral AS bisa ditafsir sebagai sinyal kedekatan politik. Meski dibungkus jargon kemanusiaan, sejarah menunjukkan AS sering memakai isu perdamaian dan demokrasi untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Lihat saja sikap agresif AS di era Trump terhadap Venezuela. Retorika damai di satu sisi, tekanan dan sanksi di sisi lain.

Kontradiksi ini bikin publik makin ragu. Kalau Trump bicara Gaza tapi tetap dukung kebijakan agresif ke negara lain, wajar kan kita curiga? Inisiatif ini terasa lebih politis ketimbang humaniter. Dan risiko terbesarnya buat Indonesia? Kita bisa terseret ke dalam orbit kepentingan AS. Posisi tawar kita sebagai aktor independen di kancah global bisa melemah.

Memang, Prabowo mungkin melihat ini sebagai peluang. Di dunia yang multipolar, kehadiran di berbagai forum itu penting. Tapi kita harus bisa bedakan antara keaktifan diplomatik dan memberi legitimasi pada agenda yang bertentangan dengan nilai dasar kita.

Sebenarnya, Indonesia punya modal kuat. Kita bisa dorong perdamaian Palestina lewat jalur yang lebih kredibel dan punya legitimasi luas. Misalnya lewat PBB, Gerakan Non-Blok, atau OKI. Jalur-jalur ini memang tak sempurna, tapi setidaknya tidak dikendalikan satu figur atau negara saja.

Dengan memilih dewan bentukan Trump, ada kesan Indonesia menggeser orientasi. Dari pendekatan multilateral yang inklusif, menuju forum yang elitis dan personalistik. Ini bukan cuma soal simbol. Ini soal arah politik luar negeri kita ke depannya.

Perdamaian di Gaza adalah tujuan mulia. Tapi jalan mencapainya harus jelas. Butuh konsistensi prinsip dan keberanian moral. Indonesia tak boleh terjebak dalam narasi perdamaian yang mengabaikan akar konflik dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina puluhan tahun.

Karena itu, keputusan Prabowo ini harus diawasi ketat oleh publik. Pemerintah wajib menjelaskan batas keterlibatan kita. Posisi politik apa yang akan diperjuangkan? Dan yang paling penting, bagaimana menjamin prinsip bebas-aktif kita tidak tergerus?

Kalau tidak, niat baik untuk perdamaian bisa berbalik jadi bumerang. Alih-alih jadi pahlawan, kita malah memberi legitimasi pada agenda yang justru bertolak belakang dengan nilai kemerdekaan dan keadilan yang selalu kita gaungkan.

Oleh: Rokhmat Widodo
pengamat politik