Tito Karnavian Dorong Pemda Aceh Sinkronkan Program Pemulihan Pascabencana dengan Rencana Induk

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyelaraskan seluruh program pemulihan permanen pascabencana dengan rencana induk yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai krusial agar daerah dapat mengisi sektor-sektor yang belum tersentuh oleh program kementerian atau lembaga pusat.

Tito menegaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama dalam pemulihan tahap permanen untuk periode 2026 hingga 2028. Dokumen tersebut mencakup sebanyak 11.520 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp100,166 triliun. Melalui skema ini, pemerintah daerah diharapkan mampu berbagi peran dan tanggung jawab dengan pemerintah pusat, sekaligus menghindari potensi tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

Sebagai ilustrasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merencanakan 1.141 kegiatan yang secara khusus menyasar perbaikan infrastruktur fisik. Menanggapi hal itu, Tito menilai pemerintah daerah justru dapat mengambil peran strategis dengan menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam cakupan program kementerian tersebut.

"Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Ini yang kita ingin minta detail dari 1.141 ini ke mana aja supaya rekan-rekan di kabupaten, kota, provinsi tahu, oh mengerjakan yang itu," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

"Berarti yang belum dikerjakan ini yang menjadi kewajiban daerah mengerjakan yang mana," sambungnya.

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar di Kantor Gubernur Aceh. Untuk memastikan sinkronisasi berjalan optimal, Satgas PRR akan segera meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk merinci seluruh program kerja beserta titik lokasinya. Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan wilayah yang belum tertangani dan mengisi kebutuhan pemulihan yang masih tersisa.

Di sisi lain, Tito menilai pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk bergerak. Syaratnya, mereka harus mampu memaksimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan ke wilayah terdampak. Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui skema hibah antardaerah, di mana daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar dapat membantu daerah terdampak yang memperoleh anggaran lebih terbatas.

Sebagai langkah konkret berikutnya, Tito akan mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengajuan anggaran pemulihan kepada Kementerian Keuangan. Ia tidak ingin proses pemulihan permanen di lapangan terhambat oleh urusan administrasi dan birokrasi, sementara anggaran telah tersedia.

"Saya bilang uang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, Presiden sudah keluarkan perintah direktif surat resminya ada, alokasi anggarannya sudah. Alokasi anggarannya sudah, masyarakat sudah nunggu terus kok nggak diajukan?" kata Tito.

"Akhirnya mengajukan semua, tapi ada yang masih proses, di kementerian/lembaga sendiri internal," sambungnya.

Kunjungan kerja Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera ke Aceh ini merupakan bagian dari tahapan krusial rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Langkah tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas Renduk Pascabencana Sumatera yang telah disusun secara lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2028. Agenda strategis ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Selain itu, hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.