Kedaulatan Rakyat Dibajak, Parlemen Jalanan Jadi Senjata Terakhir

Sutoyo Abadi: Kedaulatan Rakyat Telah Dirampas dan Dibajak Parpol serta DPR

Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, kembali melontarkan kritik pedas. Intinya, selama negara belum kembali ke Pancasila dan UUD 45 yang asli, Indonesia akan terus terombang-ambing. Stabilitas sulit dicapai, dan kedaulatan negara pun dianggapnya dalam ancaman serius.

Ia menyoroti Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. Bunyinya, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Nah, menurut Sutoyo, justru di sinilah masalahnya. Kedaulatan rakyat yang seharusnya langsung, malah menghilang. Apalagi, UUD 45 setelah diamandemen nyaris 95% berubah isinya.

"Kalimat 'Kedaulatan ada di tangan rakyat' itu final. Mengikat, selesai," tegasnya.

UUD, lanjutnya, seharusnya tidak boleh mengatur hal lain yang menyimpang dari makna hakiki kedaulatan itu.

Lalu, apa dampaknya? Menurut Sutoyo, kedaulatan yang hilang itu akhirnya diambil alih oleh partai-partai politik. Imbasnya, berbagai kebijakan dan undang-undang yang lahir dari DPR lebih mengutamakan kepentingan kaum oligarki atau kapitalis hitam, plus kekuatan asing.

"Akibatnya semua keputusan politik yang lahir dari anggota DPR selalu berseberangan dengan suara rakyat," ujar Sutoyo pada 23 Januari 2026.

"Partai telah berubah menjadi agen transaksional dengan kepentingan pengusaha kapitalis hitam," sambungnya tanpa tedeng aling-aling.