Negara Tersenyum, Anak-anak Makan, dan Sebuah Tagihan yang Disimpan Rapi

Suatu pagi, negara tersenyum.

Bukan karena ruang kelas tiba-tiba hidup atau guru kembali dimuliakan. Senyum itu muncul saat melihat anak-anak bersorak menyambut Makan Bergizi Gratis. Piring bersih, nasi habis, lauk licin. Kamera-kamera pun bekerja dengan setia. Menyaksikan itu, negara merasa tersentuh. Dan ketika negara tersentuh, ia kerap merasa sedang menjalankan tugas sejarah yang agung.

Maka, anggaran pun dibesarkan.

Di sinilah cerita ini sebenarnya bermula: saat rasa haru mengambil alih kursi nalar.

Penjelasannya terdengar meyakinkan dan penuh belas kasih. Ada anak Indonesia yang kurang gizi, ada yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Itu benar. Tak seorang pun membantah. Namun dari kebenaran yang tak terbantah itu, lahir sebuah keputusan yang aneh: semua anak harus diberi makan. Sekitar 82 juta anak, tanpa kecuali, disatukan dalam satu kebijakan raksasa.

Masalahnya: satu dari lima anak kurang gizi.
Solusinya: lima dari lima anak diberi makan.

Seolah takut salah memilih sasaran, negara memilih untuk menembak ke segala arah. Dengan anggaran yang mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun. Jumlah itu terlalu besar untuk disebut kekeliruan biasa, tapi terlalu mahal untuk disebut masuk akal.

Bayangkan satu porsi makan siang di meja sekolah. Harganya kira-kira Rp10.000. Ia diklaim "bergizi". Kata itu memang indah, menenangkan, sarat moralitas. Tapi tubuh anak tak mengenal klaim. Ia hanya mengenal kebutuhan. Dan kebutuhan minimal seorang anak adalah tiga kali makan sehari, bukan cuma satu porsi simbolik di siang bolong yang diharap bisa memperbaiki seluruh masa depan bangsa.

Satu porsi takkan menutup defisit gizi kronis.
Ia tak cukup membangun kecerdasan.
Ia cuma cukup untuk mengisi jeda lapar dan, yang lebih penting, mengisi narasi keberhasilan.

Negara melihat anak makan lahap, lalu merasa telah menyentuh masa depan. Padahal, kecerdasan tidak tumbuh dari lahapnya kunyahan, melainkan dari panjang dan dalamnya proses berpikir. Kecerdasan tak muncul di atas nampan makanan, tapi di ruang kelas yang hidup. Ruang yang sayangnya kini sering sunyi oleh beban administrasi, sesak hafalan, dan miskin dialog.

Anak yang cerdas tak selalu bersorak. Ia sering diam. Ia bertanya. Kadang membantah. Dan itu semua kurang menarik bagi kamera.

Di balik narasi kemanusiaan yang mengharukan ini, ada satu fakta kecil yang nyaris tak terdengar: partai politik ikut membangun dapur untuk program ini. Negara mengakuinya dengan santai. Seolah itu hal biasa. Padahal, saat partai masuk ke dapur anak-anak, makanan berhenti jadi sekadar makanan. Ia berubah jadi simbol. Menjadi alat. Menjadi jembatan emosional antara kekuasaan dan rasa terima kasih.

Dengan anggaran ratusan triliun, dapur bukan lagi ruang netral. Ia menjelma jadi ruang politik paling sunyi. Tempat intervensi dibungkus kepedulian, dan kepentingan berlindung di balik sendok nasi.

Di sinilah rasa haru mulai berubah jadi kecurigaan yang sebenarnya wajar.

Gratis yang Dibayar dengan Utang