Makan Bergizi Gratis: Jembatan Emas atau Jalan Pintas yang Mahal?

- Rabu, 21 Januari 2026 | 18:40 WIB
Makan Bergizi Gratis: Jembatan Emas atau Jalan Pintas yang Mahal?

Di titik inilah, narasi "gratis" mulai retak dari dalam.

Karena yang gratis itu cuma bagi anak, bukan bagi negara.

Anggaran Rp335 triliun per tahun itu tidak jatuh dari langit. Ia dibayar dengan konsekuensi fiskal yang sangat nyata. Diperkirakan, pada 2026 nanti, negara justru harus menanggung utang baru sekitar Rp832 triliun.

Makna "gratis" pun bergeser: gratis hari ini, dibayar oleh masa depan. Anak-anak makan siang dengan lahap sekarang, tapi tagihannya disimpan rapi untuk mereka bayarkan sendiri kelak saat dewasa.

Negara memberi makan, tapi menyertakan cicilan panjang yang belum bisa dibaca oleh anak-anak itu.

Ironisnya, program yang diharapkan menyehatkan akal bangsa justru berpotensi menyesatkan akal sehat publik. Label "gratis" menutupi fakta bahwa biayanya amat besar dan akan diwariskan.

Sementara itu, pendidikan tempat kecerdasan seharusnya ditempa tetap dibiarkan berjalan seadanya. Guru kelelahan. Kurikulum tak menentu. Ruang kelas belum jadi ruang berpikir. Literasi dan nalar tetap tertatih. Semua ini tidak mengundang sorak-sorai, tidak menghadirkan air mata haru, dan tentu saja tidak menarik bagi kamera.

Padahal, di sanalah masa depan bangsa sesungguhnya diproses.

MBG lalu disebut sebagai jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Metafora yang indah. Tapi sebuah jembatan emas yang dibangun dengan utang, emosi, dan politisasi, tanpa fondasi pendidikan yang kokoh, berisiko mengantar kita ke tempat yang salah.

Kita bisa saja tiba di masa depan dengan tubuh lebih sehat, namun dengan akal yang tak pernah benar-benar terlatih untuk berpikir mandiri.

Dan bangsa yang tidak berpikir, betapapun kenyang perutnya, tidak akan pernah benar-benar merdeka.

Makan bergizi itu penting. Tak ada yang menolak itu. Tapi pelaksanaannya harus benar, jujur, dan tepat sasaran. Tanpa kepentingan politik yang numpang lewat. Tanpa mengkhianati anak-anak bangsa yang kelak harus membayar semua ini.

Karena anak-anak itu bukan alat legitimasi. Bukan objek proyek. Bukan pembenaran untuk berutang. Mereka adalah masa depan yang sedang belajar berpikir.

Jika negara sungguh ingin kembali berpikir sehat, ia harus berani berhenti sejenak dari tepuk tangan dan senyum yang dipaksakan. Lalu bertanya, dengan jujur dan tenang: apakah kita sedang membangun kecerdasan, atau hanya menenangkan perut sambil menyesatkan akal sehat?

Jawabannya akan menentukan segalanya: apakah ini benar jembatan emas menuju 2045, atau sekadar jalan pintas yang sopan dan mahal menuju sebuah zaman yang justru kita tinggalkan.

✍🏻 Rudi Sinaba


Halaman:

Komentar