Menteri PKP Temui KPK Bahas Rencana Rusun Bersubsidi di Lahan Meikarta

Rabu (21/1) siang, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlihat memasuki Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Agenda utamanya? Konsultasi soal rencana penggunaan lahan Meikarta untuk proyek rumah susun bersubsidi.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pertemuan itu.

"Betul, hari ini terjadwal Pimpinan KPK menerima audiensi Pak Menteri PKP bersama jajaran," katanya kepada para wartawan yang menunggu.

"Di antaranya akan membahas pemanfaatan lahan Meikarta yang rencananya digunakan untuk Rusun Bersubsidi," jelas Budi.

Dia menambahkan bahwa KPK bakal mendukung penuh inisiatif kementerian tersebut. Hanya saja, dukungan itu disertai dengan kewaspadaan.

"KPK tentunya mendukung inisiatif positif ini. Tujuannya jelas, kita ingin memitigasi risiko korupsi sejak dini. Dengan mengoptimalkan aspek pencegahan dan fungsi koordinasi supervisi kami, pemanfaatan aset untuk kemaslahatan masyarakat diharapkan bisa lebih nyata dan optimal," ucap Budi Prasetyo.

Rencana pembangunan rusun subsidi di kawasan megaproyek Meikarta, Cikarang itu sendiri bukanlah wacana baru. Pemerintah sudah memastikan proyek ini akan digarap tahun ini. Ini bagian dari strategi nasional buat membuka akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di sekitar pusat-pusat industri dan perkotaan.

Sebelumnya, Menteri Ara sapaan akrab Maruarar Sirait sudah memberikan sinyal kuat soal realisasi proyek ini.

"Pak James [Lippo Group] ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hashim dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Meikarta," kata Ara dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Kamis (15/1).

Menurutnya, lahannya sendiri sudah siap menunggu. Ara melihat kebutuhan di kawasan itu sangat mendesak. Bayangkan saja, banyak pekerja di kawasan industri Cikarang yang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Meikarta, dengan segala infrastrukturnya, dinilai cocok untuk menjawab kebutuhan itu. Jadi, pertemuan dengan KPK ini bisa dilihat sebagai langkah antisipasi, memastikan proyek strategis ini berjalan mulus tanpa hambatan di kemudian hari.