Demokrat Laporkan Empat Akun Media Sosial ke Polda Metro, Tuding Sebar Hoaks Ijazah Palsu Terkait SBY

Pemeriksaan terhadap Muhajir, sang Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, akhirnya digelar oleh Polda Metro Jaya. Kasusnya berkisar pada dugaan penyebaran berita bohong. Proses itu berjalan seharian, dari pagi hingga menjelang sore, tepatnya pada Selasa (20/1) kemarin.

Dari sisi kepolisian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan langkah ini. Menurutnya, penyidik masih fokus mengumpulkan keterangan awal dari sang pelapor. “Benar hari ini Selasa, 20 Januari 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Selanjutnya, penyidik akan memanggil saksi-saksi lainnya. Jadwal pemeriksaan masih akan dikomunikasikan lebih lanjut,” jelas Budi.

Di ruang pemeriksaan, Muhajir tak sendirian. Ia didampingi kuasa hukumnya, HM Rusdi.

“Kami hadir mendampingi Kepala Badan Bidang Hukum, Badan Hukum Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beberapa minggu yang lalu telah melaporkan dan hari ini telah diambil keterangan dari pukul lebih kurang 10.30 sampai pukul 17.35,” ujar Rusdi usai proses selesai.

Ia membeberkan, inti dari pemeriksaan panjang itu adalah klarifikasi soal laporan mereka terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga menyebar hoaks.

“Adapun agenda hari ini adalah diambil keterangan sebagai pelapor atas adanya dugaan hoaks atau berita bohong yang disampaikan beberapa akun YouTube ataupun akun TikTok,” tegasnya.

Rusdi menyebut ada empat akun yang jadi sorotan. “Satu akun TikTok, tiga akun YouTube, kita klarifikasi,” katanya. Tak cuma keterangan lisan, mereka juga menyerahkan segudang barang bukti pendukung kepada penyidik. “Sementara bukti-bukti yang normatif kami serahkan, adanya posting-posting-an tangkapan layar, adanya video, adanya surat-surat, transkrip, itu yang kami serahkan kepada penyidik.”

Pertanyaannya banyak. Sangat banyak. Rusdi mengungkapkan penyidik mengajukan tidak kurang dari 28 pertanyaan yang semuanya mengerucut pada dugaan berita palsu yang dinilai menyudutkan partainya.

“Kasusnya tentu sama-sama kita ketahui, adanya berita bohong, adanya dugaan kuat berita bohong yang ditujukan kepada Partai Demokrat khususnya,” ujarnya.

Lalu, apa sebenarnya isi hoaks yang beredar itu? Rusdi memberi contoh. Menurutnya, sejumlah akun itu menyebarkan narasi yang mengaitkan Partai Demokrat dan sang founding father, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan skandal ijazah palsu yang kerap mencuat di pemberitaan.

“Ya, misalkan tepatnya menyatakan bahwasanya adanya Partai Demokrat termasuk sosok seorang founding father kami, Pak SBY, ada di balik permasalahan yang selama ini sangat-sangat kita ketahui sangat gencar yaitu tentang ijazah palsu,” papar Rusdi.

Ke depan, proses hukum masih akan berlanjut. Pihak pelapor berencana menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat laporannya.

“Agenda lain seperti yang kami sampaikan akan diambil keterangan untuk para saksi yang akan dihubungi nanti oleh penyidik untuk kami hadirkan saksi-saksi,” jelas Rusdi. “Ya, saksi ada dua dan belum ditentukan penjadwalan panggilannya,” tambahnya.

Laporan resmi Partai Demokrat ini sebenarnya sudah tercatat sejak awal Januari lalu, dengan nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Isunya sensitif: menangkis tudingan yang menyebut SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang menanganinya.

Konten-konten yang dipersoalkan tersebar di platform YouTube dan TikTok. Beberapa judul videonya terang-terangan dan provokatif. Ada akun YouTube @AGRI FANANI yang mengunggah video berjudul “anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang Sejarah RI”. Lalu @Bang bOy YTN dengan video “KEBONGKAR SIASAT BUSUK SBY DIBALIK SOMASI KE KETUA YOUTUBER NUSANTARA, TERNYATA U/ TANGKIS AIB INI”. Tak ketinggalan, akun @KajianOnline memuat “SBY RESMI JADI TERSANGKA BARU FITNAH IJAZAH SBY LANGSUNG PINGSAN SAMPAI DILARIKAN KE RUMAH SAKIT”.

Sementara di TikTok, salah satu akun yang dilaporkan adalah @sudirowibudhiusmp, yang disebut-sebut kerap membuat pernyataan menyinggung isu politik dan ijazah para tokoh nasional. Semuanya kini jadi bahan penyelidikan.