Kebijakan Australia itu, tak bisa dipungkiri, jadi rujukan penting. Inggris tampaknya ingin melihat dari dekat bagaimana implementasinya di lapangan sebelum menentukan langkah sendiri.
Di sisi lain, tekanan untuk segera bertindak juga datang dari dalam negeri. Lebih dari 60 anggota parlemen dari Partai Buruh partai Starmer sendiri baru-baru ini mengirim surat desakan.
Mereka menilai pemerintah sebelumnya lamban dan kurang tegas dalam melindungi anak muda dari platform media sosial yang adiktif dan minim regulasi.
“Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan,” tulis para anggota parlemen tersebut. Inti tuntutan mereka jelas: tetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk mengakses media sosial.
Dengan desakan dari parlemen dan kajian yang sedang berjalan, pemerintah kini punya pekerjaan rumah yang berat. Hasil konsultasi publik dijanjikan akan dirilis musim panas tahun ini. Jika benar-benar diterapkan, kebijakan baru ini bisa menjadi titik balik signifikan dalam upaya melindungi generasi muda dari sisi gelap dunia digital.
Artikel Terkait
Bupati Pati Tersangka KPK: Saya Dikorbankan, Katanya
KPK Jerat Bupati Pati dalam Kasus Proyek Kereta Rp143 Miliar
Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi, Guru Honorer: Miris Hati Saya
Bupati Pati Dijerat Dua Kasus Korupsi, Nilainya Capai Miliaran Rupiah