Ndableg hingga Bui: Kisah Bupati yang Tak Kapok Korupsi

- Selasa, 20 Januari 2026 | 18:50 WIB
Ndableg hingga Bui: Kisah Bupati yang Tak Kapok Korupsi

Korupsi dan Korupsi: Tanpa Jera Masuk Bui

– Imam Wahyudi (iW)

NDABLEG tenan. Dua kata itu rasanya pas disematkan untuk Sudewo. Sang Bupati Pati ini seperti tak punya rasa malu. Daripada fokus pada prestasi, malah terinspirasi untuk korupsi. Dia mencari jalan pintas menumpuk pundi-pundi, mungkin berharap hatinya tenang. Nyatanya, ujung-ujungnya justru penjara.

Bagi yang belum paham, ndableg dalam bahasa Jawa artinya bandel atau keras kepala. Sifat orang yang nggak mau dengar nasihat, perintah, atau membaca situasi. Bahkan peringatan keras pun dianggap angin lalu. Sudewo sebenarnya sempat “diselamatkan” dalam proses pemakzulan sebagai Bupati Pati. Tapi, alih-alih berubah, dia malah makin teguh pada jalur yang salah.

Semua ini berawal dari protes warganya sendiri lewat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka gerah dengan kebijakan Sudewo yang mendongkrak pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2). Kenaikannya fantastis, sampai 250 persen! Sungguh tak masuk akal dan seperti menantang warganya untuk demo. Nah, ketika massa marah berunjuk rasa, Sudewo malah bersembunyi di balik aparat kepolisian.

Tak tinggal diam, AMPB lalu berbondong-bondong ke Jakarta. Mereka mendesak KPK untuk menetapkan status hukum Sudewo. Pasalnya, sebelum jadi bupati, dia sudah diduga terlibat kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Kemenhub.

Proses pemakzulannya sempat bergulir lewat pansus DPRD setempat. Tapi, dugaan kuat karena dia bagian dari partai penguasa (baca: Gerindra), Sudewo akhirnya selamat. Hasilnya mencengangkan: dari 49 anggota dewan, cuma 13 yang setuju dia dicopot. Sebaliknya, 36 anggota mayoritas menolak. Jadilah Sudewo tetap bisa melenggang dengan jubah kehormatannya.

Banyak orang yang masih waras berpikir, lolos dari pemakzulan itu mestinya jadi titik balik. Momen untuk berbenah dan serius membangun daerah. Saatnya dia berubah. Tapi kenyataannya?

Jauh panggang dari api. Daripada berjalan lurus, Sudewo malah makin dalam terperosok. Tabiat buruknya yang sudah berkarat ternyata sulit dihilangkan. Martabatnya jatuh. Dia bukan cuma korup sendiri, tapi juga diduga mengajari bawahannya. Dua camat, tiga kepala desa, plus dua perangkat desa akhirnya ikut terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Modusnya jual-beli jabatan di tingkat desa dengan tarif tertentu. Praktik yang sayangnya sudah jadi hal lumrah di banyak daerah. Tak jauh dari Pati, di Pemkot Bandung, Wakil Wali Kota Erwin juga tersandung kasus serupa.

“Kowe iki ra iso dikandani, dableg tenan!”

Kira-kira begitulah suara sumbang yang berkeliaran di sekitar kekuasaan Pemkab Pati. Kekuasaan yang ternyata tak mampu menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Ini bukan lagi soal “nasi sudah menjadi bubur”.

SUDEWO, yang namanya bermakna pesona dan karisma, kini tersungkur. Mungkin di balik terali besi dia masih bisa tersenyum kecut. Tapi, dia ternyata tak sendirian.

Seolah ada janji tak terucap, Bupati Pati ini nyaris berbarengan ditangkap dengan Wali Kota Madiun, Maidi. Maidi diduga korupsi lewat success fee proyek dan menyalahgunakan dana CSR.

Sebelum mereka, ada juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dia kepala daerah muda dan kaya raya, tapi malah berduet dengan ayahnya sendiri, HM Kunang seorang kepala desa. Mereka diduga main proyek ‘ijon’ dengan tarikan dana di muka mencapai Rp 6,7 miliar.

Itu tiga kasus kepala daerah yang jadi prestasi kerja KPK. Sementara kasus Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ditangani Kejari setempat. Dia dan Rendiana Awangga dari DPRD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Upaya praperadilannya pun ditolak mentah-mentah.

Lalu, apa gunanya agenda retret di kampus Akmil Magelang itu? Acara yang mestinya jadi ‘kawah candradimuka’ bagi calon kepala daerah, rupanya cuma jadi ritual formalitas belaka. Tak membekas. Malah cenderung kebas.

Seolah kata ‘jera’ sudah hilang dari kamus mereka. Skandal korupsi jadi hal biasa. Kasus yang terus berulang ini tak lepas dari model pilkada langsung yang biayanya selangit. Akibatnya, yang terjadi adalah reproduksi korupsi dengan modus yang itu-itu juga. Miris.

"

– jurnalis senior, anggota PWI

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar