DPR Buka Suara Publik untuk Revisi UU Pemilu, Pilpres Tetap Langsung

Pembahasan revisi UU Pemilu bakal berjalan dalam dua tahap. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam konferensi pers di Senayan, Senin (19/1). Menurutnya, tahap pertama adalah membuka ruang dengar bagi publik.

"Mulai Januari ini kami membuka diri," ucap Rifqi.

“Kami mengundang secara aktif seluruh stakeholders kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Apa pun pikiran dan pandangannya terkait dengan desain pemilu dan model pemilu kita ke depan,” tambahnya.

Nah, selain mengumpulkan masukan, ada pekerjaan rumah lain yang menunggu. Komisi II juga akan menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM untuk RUU tersebut.

“Di sisi yang lain kami tentu akan menyiapkan daftar inventasir masalah yang penting terkait dengan pemilu kita ke depan,” jelas Rifqi.

Ia menegaskan, daftar itu nantinya akan dibahas lebih lanjut di internal partai-partai politik masing-masing.

“Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi II DPR RI. Kami memastikan meaningful participation insyaallah akan berlangsung di Komisi II DPR RI dalam konteks Revisi Undang-Undang Pemilu ini,” tambahnya.

Soal cakupan revisi, Rifqi memberi penegasan. RUU yang akan dibahas hanya menyentuh dua pemilihan: Pilpres dan Pileg. Isu tentang perubahan mekanisme Pilpres menjadi tugas MPR, misalnya, sama sekali tidak ada dalam agenda.

“Khusus terkait dengan Pilpres, kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi bahwa tidak ada satu pun keinginan untuk merubah norma, menggeser dari Pemilihan langsung ke MPR,” tegasnya.

Menurut Rifqi, wacana seperti itu sudah keluar dari jalur. Perubahan mendasar soal siapa yang memilih presiden adalah domain UUD 1945, bukan ranah UU Pemilu. Dan lagi, DPR sendiri tak punya niatan ke arah sana.

“Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang, itu merupakan domain dari undang-undang dasar,” jelas Rifqi.

“Dan yang kedua memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut.”