Noe Letto, Vokalis yang Pernah Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila, Kini Dilantik Jadi Tenaga Ahli Wantimpres

Di ruang rapat Kementerian Pertahanan, Kamis lalu, suasana tampak berbeda dari biasanya. Sabrang Mowo Damar Panuluh, sosok yang lebih akrab disapa Noe Letto, berdiri di antara para pejabat. Ia baru saja dilantik secara resmi sebagai salah satu dari dua belas tenaga ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Momen ini, yang seharusnya formal, justru menyulut banyak tanda tanya.

Bagaimana tidak? Noe, vokalis band Letto yang juga putra dari Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintah. Kini, ia justru masuk ke dalam salah satu lembaga tinggi negara. Menurut rilis resmi Kemenhan, pelantikan yang dipimpin Menteri Sjafrie Sjamsoeddin ini bertujuan memperkuat peran Wantimpres dalam memberikan kajian strategis bidang pertahanan. Tapi, publik jelas lebih tertarik pada kontras yang dibawa Noe.

Dan memang, perhatian langsung tertuju pada rekam jejaknya. Beberapa hari setelah pelantikan, pernyataan Noe yang lama kembali mencuat dan menjadi viral di media sosial. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah ditanya seorang pejabat tentang pandangannya mengenai Pancasila.

"Saya kemarin ditanyain sama pejabatlah, ngetes saya lah, 'menurutmu Indonesia bagaimana dengan Pancasila?'"

Jawabannya tanpa tedeng aling-aling: "Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Saya bilang seperti itu."

Pernyataan keras itu bukan sekadar ungkapan spontan. Noe punya argumennya sendiri. Ia mengulik pidato Bung Karno, bahwa intisari Pancasila jika diperas adalah gotong royong. Itulah kekuatan bangsa Indonesia, katanya. Namun, ia merasa pemahaman ini telah menyempit dan tak diimplementasikan dengan serius.

"Tapi kita selalu diberi pelajaran gotong royong itu hanyalah pindah rumah bareng-bareng, kerja bakti di kampung," ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, semangat gotong royong itu nyaris tak terlihat dalam kebijakan negara, khususnya di era digital. Ia mempersoalkan ribuan aplikasi yang dibuat pemerintah, tapi tak satu pun yang benar-benar mengadaptasi nilai dasar itu ke dalam dunia digital. "Ga no, sepemahaman ku ga ono," sambungnya, mencampur bahasa Indonesia dan Jawa untuk penekanan. Artinya, menurut pemahamannya, tidak ada. Ini menunjukkan, menurut Noe, ketidakpahaman terhadap Pancasila masih sangat luas.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara seolah tak lagi menjadi perhatian bersama. Nilai-nilainya tidak di-update, tidak dihidupkan dalam diskursus sehari-hari pemerintahan. "Kan itu Pancasila sebagai dasar negara, dan itu tidak diperhatikan, tidak diupdate bersama," pungkasnya.

Kini, dengan jabatan barunya, semua mata tertuju padanya. Apakah suara kritisnya akan meredup di dalam sistem, atau justru ia akan membawa "gotong royong" yang ia perjuangkan itu ke meja kebijakan? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, langkah Noe Letto ini telah menambah warna baru dan mungkin sedikit kontroversi dalam peta politik nasional.