Triliunan untuk Makanan, Nasib Guru Honorer Tetap Terkatung

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik pedas datang dari peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Muchlis A Rofiq. Menurutnya, program yang digadang-gadang itu justru jadi contoh pemborosan anggaran negara yang terang-terangan.

Yang lebih menyakitkan, di saat dana triliunan rupiah digelontorkan, nasib guru honorer pahlawan tanpa tanda jasa di garis depan pendidikan masih saja terabaikan. Mereka hidup dalam ketidakpastian, bertahun-tahun mengabdi dengan imbalan yang minim.

"Anggaran triliunan dihambur-hamburkan, sementara guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun masih hidup dalam ketidakpastian. Ini sungguh menyakitkan,"

Ucap Muchlis dalam pernyataannya di media sosial, Jumat lalu. Rasanya seperti pukulan telak bagi rasa keadilan.

Memang, program ini dijalankan lewat Keputusan Presiden. Namun begitu, cara pelaksanaannya yang seremonial dan gemar berpesta justru menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih menjadi solusi, MBG dinilai cuma menciptakan struktur baru yang gemuk. Bahkan kabarnya, sejumlah petugas program diangkat menjadi ASN. Coba bayangkan kontrasnya.

Di satu sisi, ribuan guru honorer bergelut dengan nasib yang tak jelas. Di sisi lain, program baru malah membuka lapangan jabatan dan fasilitas mewah bagi segelintir orang. Ironi yang sulit diterima akal sehat.

Tak berhenti di situ. Muchlis juga menyoroti aroma bisnis dan kepentingan yang kian kuat. Program ini seolah berubah jadi ladang basah. Para politisi dan pejabat konon berlomba jadi mitra pengusaha dalam rantai pasokannya. Ketika urusan perut anak sekolah sudah diwarnai rebutan proyek, apa yang bisa kita harap?

"Ketika program publik berubah menjadi ladang bisnis dan kekuasaan, maka yang dikorbankan adalah rasa keadilan. Negara seolah abai terhadap pengabdian guru honorer yang telah puluhan tahun berjuang,"

Tambahnnya lagi. Kritik ini, jelas Muchlis, bukan berarti menolak pentingnya gizi anak. Tapi lebih sebagai alarm peringatan. Pemerintah dinilai keliru menata prioritas. Anggaran negara harusnya digunakan dengan lebih adil dan efisien, berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan dan telah lama berjuang di pinggiran.

Maka, ia mendesak agar penyelesaian nasib guru honorer jadi agenda utama. Bukan sekadar janji kampanye yang selalu terlupakan setelah kekuasaan diraih.

"Kalau negara punya triliunan rupiah, seharusnya luka lama para guru honorer disembuhkan lebih dulu,"

Pungkasnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan kekecewaan mendalam sekaligus harapan yang tertunda.